Oleh: Setia Darma
Demokrasi, adalah system yang dipilih oleh Indonesia untuk menjalankan pemerintahannya. Demokrasi sendiri secara umum dapat diartikan sebagai system pemerintahan yang melibatkan rakyat, oleh karena itu Indonesia menganut pula sistem partai untuk menjalankan demokrasi yang seimbang dan transparan. Secara konstitusional Indonesia memberi peluang untuk setiap warga negaranya yang memenuhi syarat utuk mendirikan partai, dan peluang itu pula yang membentuk Indonesia sebagai Negara yang berpartai banyak. Dalam sistem politik di Negara Indonesia, partai politik memiliki legitimasi kuat dalam hukum dan kancah politik, termasuk besarnya kewenangan partai yang diberikan oleh undang-undang.
Salah satu kewenangan tersebut adalah Hak Recall yang dalam tulisan ini akan diuraikan secara umum mengenai pandangan penulis terhadap recall yang menjadi bagian dari sistem demokrasi di Indonesia. Penulis termasuk salah satu yang tidak menyetujui recall diberikan sebagai hak mutlak partai politik karena menurut penulis recall yang diberikan secara mutlak dalam prakteknya menodai demokrasi itu sendiri dan tidak menjadi pengawal dan penyeimbang demokrasi sebagaimana di cita-citakan ketika recall disetujui untuk dianut dalam sistem politik dan hukum di Indonesia. Artinya, Hak Recall yang dimiliki oleh partai politik tidak mendekati bahkan tidak mencapai tujuannya, melainkan ia berjalan menjauh dari tujuannya itu, dan berpotensi untuk bertentangan dengan tujuannya sebagai penyeimbang dalam proses demokrasi.
Recall secara terminologi dapat diartikan sebagai penarikan kembali, walaupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada muatan kata recall sebagai istilah yang digunakan. Dalam sistem politik Indonesia recall diartikan sebagai penarikan kembali seorang wakil rakyat dengan sistem pergantian antar waktu baik dipusat maupun didaerah oleh partai politik yang mengusungnya dan menggantinya dengan orang lain yang ditunjuk oleh partai. Dinyatakan oleh M. Hadi Subhan bahwa: “hak recall ialah hak suatu partai politik untuk menarik kembali anggota parlemen yang terpilih melalui daftar calon yang diajukan”.
Recall sejatinya tidaklah melanggar konstitusi Republik Indonesia, bahkan ia diatur sebagai hak partai politik demi demokrasi yang seimbang dan parlemen yang berkualitas. Namun pengaturan yang bias dan hak mutlak yang diberikan pada partai politik menjadikan recall sebagai “jalan” bagi terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusi DPR/DPRD yang sekaligus sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia. Pada perkembangannya recall bukan lagi sebagai penyeimbang melainkan alat bagi partai politik untuk menunjukkan kuasanya pada kader yang diusungnya.
Dilihat dari tujuannya sebagai penyeimbang dalam proses demokrasi, recall menjadi pendamping sekaligus penjamin terlaksananya amanah konstitusi itu sendiri. Namun menjadi bias dan anti demokrasi, jika recall tersebut diartikan tidak secara professional, melainkan secara subyektif dan tanpa itikad baik. Dan lebih mengkhawatirkan adalah recall menjauh dari tujuannya dan berpeluang besar untuk menodai demokrasi. Recall yang merupakan hak partai politik, akan mencapai tujuannya sebagai alat pengawas terhadap DPR/DPRD yang diusungnya untuk menjadi wakil rakyat yang memiliki integritas, berkemampuan dan memiliki loyalitas terhadap tugas-tugas dan amanah yang diembannya, jika saja hak recall tersebut diartikan dengan professional dan dimanfaatkan dengan itikad baik oleh partai politik, sehingga tidak ada recall yang manipulatif dan subyektif sehingga menodai demokrasi itu sendiri.
Tapi, Das sein Das Sollen. Nyatanya recall dalam perkembangannya melukai demokrasi di Indonesia yang sedang bangkit dan baru akan melalui masa-masa transisinya. Recall dimanfaatkan oleh partai politik untuk menekan kadernya. Lihat saja pada tahun 2004 partai demokrat me-recall 4 kadernya yakni: Firman Setiawan, Mohammad sholeh, Moh.saleh dan Saptono Yusuf karena mereka menolak permintaan partai untuk menyetor gajinya 90% , contoh tersebut hanyalah salah satu dari sekian banyak recall yang terjadi di Indonesia.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa demokratisasi di Indonesia bergulir cepat sejak akhir 90-an, awalnya recall yang dilegalisasi pada pemerintahan suharto menjadi alat refresif yang ampuh bagi partai politik /pemerintahan pada waktu itu, yang secara politis menjadikan DPR tidak sebagai wakil rakyat melainkan wakil partai. Seiring jatuhnya rezim yang luar biasa refresifnya tersebut, hak recall partai politik dihapuskan karena dianggap sebagai sisi gelap demokrasi. Alasan tersebut dapat diterima dengan mudah oleh para politisi dan ahli tata negara negeri ini pada saat itu, mengingat recall telah memenjarakan hak politik DPR untuk bersuara dan berinspirasi berbeda dari partai politik yang mengusungnya.
Namun, seiring perguliran reformasi penghapusan recall dianggap tidak menyelesaikan masalah. Menurut pandangan politisi, akademisi dan ahli tata Negara, recall harus kembali diatur sebagai pencegahan terhadap eksisnya wakil rakyat yang tidak bermutu, malas, tidak melaksanakan tugasnya dengan benar dan tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Diharapkan dengan kembalinya pengaturan terhadap recall, DPR yang tidak layak tersebut dapat di recall oleh partai politik yang mengusungnya.
Sejak UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD (UU Susduk) dan UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU Parpol) disahkan, recall itu telah kembali dilegalisasi di negeri tercinta ini. Pengaturan tersebut terdapat pada pasal 85 ayat (1) huruf c UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR,DPR,DPD dan DPRD dengan bunyi sebagi berikut: “Anggota DPR berhenti antar waktu karena: (c). diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan” dan diatur dalam Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut: “ (b). Diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga”.
Kebanyakan partai politik menyetujui dilegalkan kembali recall demi perbaikan kinerja wakil rakyat ke depan. Partai Persatuan Pembangunan dalam muktamarnya yang ke-5 (lima) di jakarta pada tanggal 20 Mei 2003 menyatakan tujuan dilegalisasi recall :“ meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri, selain itu mengurangi resiko keterasingan para wakil rakyat dari para pemilih dan partai yang diwakilinya”. Pada prakteknya, recall malah menodai demokrasi di negeri ini. Aturan yang tidak jelas dan subyektif menjadikan recall seperti sebuah legalisasi terhadap penodaan demokrasi. Dengan di legalkan kembali recall, DPR tidak menjadi wakil rakyat, tapi menjadi wakil partai.
Hak yang dimiliki partai atas anggota parlemen ini juga menjadi berbahaya dalam pelaksanaannya karena ketika anggota bersuara berbeda dengan partai (fraksinya di parlemen), akan menjadi alasan partai politik yang mengusunanya untuk me-recall-nya melalui sistem pergantian antar waktu. Hal ini logis terjadi mengingat dalam sistem politik kita seseorang hanya boleh menjadi anggota DPR melalui partai yang dipilih dalam pemilu. Anggota-anggota partai yang terpilih menjadi wakil rakyat berhimpun dalam satu fraksi di parlemen karena fraksi adalah kepanjangan tangan partai.
Recall selain melanggar hak konstitusi anggota parlemen yang di recall juga berbahaya bagi pembangunan negara ini kearah yang lebih baik, karena recall mengancam secara tidak langsung parlemen yang berbeda suara dan/atau pendapat dengan fraksinya, hal ini menghambat ekspresi parlemen untuk menunjukkan pendapat berbeda yang bias kritis terhadap fenomena sosial dan lebih baik dari fraksinya.
Recall juga menjadi tidak relevan mengingat sistem pemilihan Indonesia adalah pemilihan langsung, artinya wakil rakyat ditunjuk langsung oleh konstetuennya, ketika ia di recall oleh partainya, hal tersebut akan menjadi pengkhianatan terhadap konstituen karena untuk melakukan recall, partai politik tidak diharuskan untuk mengajak konstituennya dialog secara terbuka mengenai wakil rakyat yang akan di recall.
Recall menjadi hal aneh di negara demokrasi seperti Indonesia, DPR yang dipilih melalui rakyat menjadi dapat diberhentikan oleh partainya tanpa ada kesepakatan atau jajak pendapat dengan konstituennya. DPR yang mungkin saja berpihak pada rakyat , tapi karena berbeda dari partainya menjadikan dia harus di recall.Sebagai negara demokrasi yang mengagungkan kebebasan berpendapat dan bernegara, seharusnya, recall perlu dikaji ulang sebagai salah satu sistem yang tidak akan menodai demokrasi ini. Bahwa Recall pernah dimohonkan judicial review yang diajukan oleh Djoko Edy Sutjipto Abdurrahman mengenai pengujian Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-undang No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR, DPD dan DPRD dan pengujian Pasal 12 huruf b undang-undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945.
Recall yang diajukan oleh Djoko Addy tersebut diputus “ditolak” oleh Mahkamah Konstitusi dengan perbandingan suara 5:4 (lima banding empat), empat hakim dari sembilan hakim mahkamah konstitusi, yakni: Jimly Assiddiqy, Maruarar Siahaan, Abdul Mukhtie Fajar dan Laica Marzuki mengajukan dissenting opinion atas putusan tersebut. Jimly Assidiqy dan Maruarar Siahaan dalam dissenting opinionnya berpendapat antara lain bahwa Recalling anggota DPR semata-mata karena pelanggaran AD/ART partai politik adalah pengingkaran terhadap hubungan DPR dengan konstituennya dan lembaga negara yang sejatinya tunduk pada hukum publik (konstitusi) .
Pada akhirnya, penulis berrpendapat bahwa Recall tidak relevan di negara demokrasi karena pelaksanaan recall dengan alasan-alasan diadakannya recall selama ini justru menunjukkan bahwa demokrasi tidak sedang berjalan.
-------------------- / / -----------------------
