Oleh:
Setia Darma
Beberapa waktu lalu, sebut saja 3 minggu sebelum hari ini (23/08/2010). Seorang teman menghubungiku, ia bertanya mengenai masalah saudara sepupu perempuannya yang menikah sirri dan ingin bercerai dengan suaminya. Jujur saja, sebenarnya ini aib orang lain, tapi setidaknya jawaban untuk pertanyaanya bisa kubagi sebagai “sedikit” pengetahuan untuk kawan-kawan pembaca blog ini.
Ia seorang perempuan lulusan SMA, umurnya masih 19 Tahun, sebut saja namanya SI. Satu minggu setelah UAN SMA ia menikah dengan tetangganya, seorang lelaki yang 7 tahun lebih tua darinya, sebut saja namanya LI. MBA alias Married by Accident. Singkatnya, SI menikah dengan LI satu minggu setelah mengikuti UAN SMA, pada umur 18 tahun karena diketahui telah hamil 2 bulan oleh keluarganya.
Dan, saat ini anak SI dan LI sudah berumur 8 bulan. SI mengungkapkan pada keluarganya ingin bercerai dari LI, tapi LI tidak mau menceraikannnya.
Temanku tersebut ingin tahu, bagaimana caranya agar sepupunya, SI bisa bercerai dengan LI dan anaknya tetap ikut dengan SI.
Begini,………….
Untuk nikah Sirri, yang memang tidak memiliki buku nikah tidak bisa begitu saja mengajukan “gugat cerai” di pengadilan, karena untuk mengajukan gugat cerai harus dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memang memiliki ikatan perkawinan yang sah. Dan hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya buku nikah.
Akan berbeda ceritanya jika yang ingin bercerai adalah mereka yang menikah secara sirri, pernikahan sirri tidak memiliki buku nikah, yang ada adalah dokumentasi pernikahan, itu juga kalau didokumentasikan. Dan.. tulisan dibawah tangan yang ditandatangani oleh saksi-saksi (tapi bisa juga tidak ditulis). Itulah yang terjadi pada SI. Pernikahannya tidak ditulis diselembar kertas lusuh sekalipun dan tidak didokumentasikan.
Baiklah. Tapi saksi-saksi dan wali nikah SI semua masih hidup.
Untuk itu, SI bisa mengajukan Isbat nikah (pengesahan pernikahan) dengan LI di pengadilan Agama terdekat (pengadilan Agama dimana SI dan LI tinggal) sekaligus pengajuan Gugat Cerai terhadap LI, mengenai hak asuh anak dan lainnya bisa diajukan dalam gugatan.
Jadi, untuk kasus SI, bisa diajukan isbat nikah sekaligus Gugat Cerai di pengadilan Agama tempat tinggal SI dan LI.
Wallahu a’lam Bisshowaab…
Senin, 23 Agustus 2010
Kamis, 15 Juli 2010
CERITA SEKILAS TENTANG ETIKA HAKIM
By: Setia Darma,SH.
Pada bagian ini, saya akan berbagi cerita lama yang saya temukan dalam lembaran-lembaran catatan saya. Sebuah kasus sederhana yang ternyata tersemat dalam ingatan. Kasus ini bukan merupakan kasus yang biasa terlihat ditelevisi atau diangkat menjadi sorotan public. Namun, kebenaran cerita yang penulis angkat dapat penulis pertanggung jawabkan.
Beberapa waktu lalu (sudah cukup lama, menurut tanggal dicatatan saya; ini terjadi 2 tahun lalu), saat itu saya masih kuliah tapi kejadian ini saya catat dan menjadi dokumen pribadi saya.
Saya dengan teman-teman mengadakan perjalanan ke ‘sebuah’ pengadilan Negeri (emang pengadilan buah-buahan???... ). Kami berniat menonton peradilan tentang korupsi XY dalam acara pembacaan eksepsi, karena pembacaan eksepsi yang begitu panjang dari terdakwa yang kemudian disusul dengan pembacaan eksepsi dari pensehat hukumnya. Saya memutuskan untuk melihat proses sidang diruang lain.
Sebuah sidang sedang berlangsung di ruang 4, saya tidak ingat persis apa nama ruang sidang tersebut. disana saya melihat hakim ketua sidang membaca putusan, saya putuskan untuk masuk dan mendengarkan.
Terdakwa pada pesidangan tersebut adalah seorang perempuan muda berinisial LMT Ia didakwa Pasal 78 ayat (1) Huruf a Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang narkotika.
Yang Hakim menurut catatan Panitera pengganti adalah 3 (tiga) orang terdiri dari K, E dan ER, namun seorang diantara mereka tidak hadir. Dalam putusannya, hakim memutus terdakwa dipidana penjara 1 tahun 6 bulan dengan denda I juta subsidair 1 (satu) bulan.
Setelah membacakan putusan, hakim berkata pada terdakwa kira-kira seperti ini:
“ Saudari, itu tadi adalah putusan untuk kamu, kamu mengerti?’ terdakwa mengangguk.
Hakim bertanya lagi “Putusan itu ringan karena kamu tidak punya penasehat hukum, jadi kamu terima saja… atau kamu mau mengajukan banding?”
“ya” kata terpidana pelan sambil mengangguk, hakim tersebut menyambung lagi
“oh, jadi kamu mau ngajukan banding?, pak jaksa dia mau mengajukan banding katanya he…he…” sambil tersenyum yang terkesan sinis.
Peradilan ditutup, terpidana dibawa oleh jaksa.
Sedih, miris dan terluka saya melihat peradilan itu berlangsung….
Tapi dalam tulisan ini saya bukan untuk berbagi keresahan, sakit hati atau sejenisnya. Saya hanya ingin sedikit mengulasnya secara filosofis dari sisi hukum. Ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tersebut, pelanggaran Etika dan pelanggaran aturan.
1. Bagian yang merupakan pelanggaran Etika
Dari deskripsi kasus diatas, kalimat hakim serta sikapnya tidak layak untuk dicerminkan oleh seorang hakim. Kalimat tersebut menimbulkan tekanan psikologis pada terpidana yang pada saat itu mentalnya sedang rapuh, yang pasti ia tidak membutuhkan pandangan sinis dari siapapun saat itu, karena hal tersebut akan membuatnya pesimis menghadapi kenyataan selanjutnya atau bahkan akan pesimis terhadap masa depannya.
Selain itu, sikap hakim tersebut melanggar kode etik Hakim yang tertuang secara jelas dalam salah satu keputusan munas XII IKAHI tanggal 30 Maret s/d 1 April 1998 di Hotel kartika Chandra Jakarta. Yang diantaranya menyatakan bahwa hakim;
1. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam huku acara yang berlaku.
2. Tidak dibenarkan besikap menunjukkan memihak atau bersimpati atau antipati terhadap pihak-pihak yang berperkara.
3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan
2. Aturan yang dilanggar.
Perbuatan hakim tersebut melanggar ketentuan KUHAP (Kitab Undang-undang hukum acara pidana) Pasal 158 yang menyatakan bahwa Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidakanya terdakwa. Memang pada kenyataannya hakim sudah memutus perkara, yang artinya terdakwa telah terbukti bersalah, tapi perlu dipertimbangkan bahwa terpidana sedang mencari keadilan yang ia rasa belum ia temukan untuk dirinya, sikap hakim diatas secara materiil dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap KUHAP.
Pertanyaannya adalah, jika kita yang menjadi hakim itu bisakah kita berlaku lebih bijak, dengan memandang Ms. LMT sebagai “manusia” yang harus “dimanusiakan”, dihargai sebagai ‘manusia’ lalai yang dipidana untuk diluruskan, bukan dipidana untuk dihina/dicemooh.
Ini hanya sebagian cerita dari banyak cerita lainnya dalam praktek peradilan kita, “fenomena yang tidak luar biasa”.
Wallahua’alam Bisshowab.
Pada bagian ini, saya akan berbagi cerita lama yang saya temukan dalam lembaran-lembaran catatan saya. Sebuah kasus sederhana yang ternyata tersemat dalam ingatan. Kasus ini bukan merupakan kasus yang biasa terlihat ditelevisi atau diangkat menjadi sorotan public. Namun, kebenaran cerita yang penulis angkat dapat penulis pertanggung jawabkan.
Beberapa waktu lalu (sudah cukup lama, menurut tanggal dicatatan saya; ini terjadi 2 tahun lalu), saat itu saya masih kuliah tapi kejadian ini saya catat dan menjadi dokumen pribadi saya.
Saya dengan teman-teman mengadakan perjalanan ke ‘sebuah’ pengadilan Negeri (emang pengadilan buah-buahan???... ). Kami berniat menonton peradilan tentang korupsi XY dalam acara pembacaan eksepsi, karena pembacaan eksepsi yang begitu panjang dari terdakwa yang kemudian disusul dengan pembacaan eksepsi dari pensehat hukumnya. Saya memutuskan untuk melihat proses sidang diruang lain.
Sebuah sidang sedang berlangsung di ruang 4, saya tidak ingat persis apa nama ruang sidang tersebut. disana saya melihat hakim ketua sidang membaca putusan, saya putuskan untuk masuk dan mendengarkan.
Terdakwa pada pesidangan tersebut adalah seorang perempuan muda berinisial LMT Ia didakwa Pasal 78 ayat (1) Huruf a Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang narkotika.
Yang Hakim menurut catatan Panitera pengganti adalah 3 (tiga) orang terdiri dari K, E dan ER, namun seorang diantara mereka tidak hadir. Dalam putusannya, hakim memutus terdakwa dipidana penjara 1 tahun 6 bulan dengan denda I juta subsidair 1 (satu) bulan.
Setelah membacakan putusan, hakim berkata pada terdakwa kira-kira seperti ini:
“ Saudari, itu tadi adalah putusan untuk kamu, kamu mengerti?’ terdakwa mengangguk.
Hakim bertanya lagi “Putusan itu ringan karena kamu tidak punya penasehat hukum, jadi kamu terima saja… atau kamu mau mengajukan banding?”
“ya” kata terpidana pelan sambil mengangguk, hakim tersebut menyambung lagi
“oh, jadi kamu mau ngajukan banding?, pak jaksa dia mau mengajukan banding katanya he…he…” sambil tersenyum yang terkesan sinis.
Peradilan ditutup, terpidana dibawa oleh jaksa.
Sedih, miris dan terluka saya melihat peradilan itu berlangsung….
Tapi dalam tulisan ini saya bukan untuk berbagi keresahan, sakit hati atau sejenisnya. Saya hanya ingin sedikit mengulasnya secara filosofis dari sisi hukum. Ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tersebut, pelanggaran Etika dan pelanggaran aturan.
1. Bagian yang merupakan pelanggaran Etika
Dari deskripsi kasus diatas, kalimat hakim serta sikapnya tidak layak untuk dicerminkan oleh seorang hakim. Kalimat tersebut menimbulkan tekanan psikologis pada terpidana yang pada saat itu mentalnya sedang rapuh, yang pasti ia tidak membutuhkan pandangan sinis dari siapapun saat itu, karena hal tersebut akan membuatnya pesimis menghadapi kenyataan selanjutnya atau bahkan akan pesimis terhadap masa depannya.
Selain itu, sikap hakim tersebut melanggar kode etik Hakim yang tertuang secara jelas dalam salah satu keputusan munas XII IKAHI tanggal 30 Maret s/d 1 April 1998 di Hotel kartika Chandra Jakarta. Yang diantaranya menyatakan bahwa hakim;
1. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam huku acara yang berlaku.
2. Tidak dibenarkan besikap menunjukkan memihak atau bersimpati atau antipati terhadap pihak-pihak yang berperkara.
3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan
2. Aturan yang dilanggar.
Perbuatan hakim tersebut melanggar ketentuan KUHAP (Kitab Undang-undang hukum acara pidana) Pasal 158 yang menyatakan bahwa Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidakanya terdakwa. Memang pada kenyataannya hakim sudah memutus perkara, yang artinya terdakwa telah terbukti bersalah, tapi perlu dipertimbangkan bahwa terpidana sedang mencari keadilan yang ia rasa belum ia temukan untuk dirinya, sikap hakim diatas secara materiil dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap KUHAP.
Pertanyaannya adalah, jika kita yang menjadi hakim itu bisakah kita berlaku lebih bijak, dengan memandang Ms. LMT sebagai “manusia” yang harus “dimanusiakan”, dihargai sebagai ‘manusia’ lalai yang dipidana untuk diluruskan, bukan dipidana untuk dihina/dicemooh.
Ini hanya sebagian cerita dari banyak cerita lainnya dalam praktek peradilan kita, “fenomena yang tidak luar biasa”.
Wallahua’alam Bisshowab.
Kamis, 08 April 2010
REALISME HUKUM
by: setia darma
Akar realisme hukum adalah Empirisme, khususnya pengalaman-pengalaman yang dapat ditimba dari pengadilan. Hukum menurut ajaran ini adalah hasil dari kekuatan-kekuatan social dan alat control social. Ciri ajaran ini adalah:
1. Merupakan gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum.
2. Merupakan konsepsi hukum yang harus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan social, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya.
3. Memisahkan antara hukum yang ada dengan yang seharusnya ada.
4. Mendefinisikan peraturan sebagai ramalan umum tentang apa yang dilakukan pengadilan.
5. Menekankan evolusi tiap bagian hukum dengan mengingatkan akibatnya.
A. Realisme Amerika
Dugaan tentang apa yanga akan diputus pengadilan merupakan hukum, hal ini adalah gambaran tepat mengenai realis amerika yang pragmatis. Pandangan Pragmatis menganggap hukum bekerja mengikuti peristiwa-peristiwa konkrit yang muncul. Tokoh utama aliran ini antara lain; Charles Sanders Pieree, John Chifman, Gray, Oliver Wendel, Holmes J.R., William James, John Dewey, B.N.Gardozo dan Jerome Frank.
1. Charles Sanders Pierce (1839-1914)
Pierce berpendapat bahwa pengetahuan yang benar tidak akan didapat dari teori, melainkan dari praktek hidup yang diterangkan secara analitis. Praktik hidup disini adalah Empiris dan Eksprimetal.
2. John Chipman Gray (1839-1919)
Sebagai cirri realisme Amerika, Gray menempatkan hakim sebagai pusat perhatiannya. Menurut Gray disamping logika, kepribadian, prasangka dan factor lain yang tidak logis memiliki pengaruh dalam pembentukan hukum.
3. Oliver Wendell Holmes .J.R. (1841-1953).
Holmes berteori bahwa perkiraan tentang apa yang akan diputus oleh pengadilan adalah yang dimaksud dengajn hukum.
4. William James (1842-1910)
James berpendapat menolak abstraksi dan hal-hal yang tidak memadai, penyelesaian secara verbal, alaan priori yang tidak baik, prinsip yang ditentukan, system yang tertutup dan hal-hal yang dianggap mutlak dan asli.
5. John Dewey (1859-1952)
Inti ajaran Dewey adalah Bahwa Logika bukan berasal dari kepastian-kepastian, prinsip-prinsip teoritis seperti silogisme, tapi suatu study tentang kemungkinan-kemungkianan.
6. Benyamin Nathan Cardozo (1870-1538)
Benyamin beranggapan bahwa hukum mengikuti perangkat aturan umum dan yakin bahwa penganutan terhadap preseden seharusnya merupakan aturannya dan bukan merupakan pengecualian dalam pelaksanaan peradilan.
7. Jerome Frank (1889-1957)
Menurut Frank hukum tidak dapat disamakan dengan suatu aturan yang tetap, seakan-akan merupakan prinsip logika. hukum berdiri dari putusan peradilan yang bergantung pada bnyak factor.
B. Realisme Skandinavia
Tokoh-tokoh aliran ini antara lain; Axel Hagerstrom, Olivecrona, Alf Ross, H.L.A.Hart, Julius Stone dan John Rawl.
1. Axel Hagerstrom (1868-1939)
Axel berpendapat bahwa hukum seharusnya diselidiki dengan bertitik tolak pada data empiris yang dapat ditemukan dalam perasaan psikologis yakni rasa wajib, kuasa, takut akan reaksi lingkungan dan sebagainya.
2. Karl Olivecrona (1897-1980)
Ia menyamakan hukum dengan perintah yang bebas, menurutnya keliru mengngagp hukum sebagai perintah manusia. Ia juga menolak mengindentikkan perintah hukum dengan Negara karena hal tersebut tidak realistis.
3. Alf Ross (1899-1979)
Menurutnya hukum adalah realistas social. Ia membentuk Teori hukum yang empiris belaka dan dapat dipertanggung jawabkan keharusan normative sebagai unsure mutlak dari gejala hukum.
4. H.L.A. Harl (1907-1992)
Menurutnya hukum dilihat dari aspek eksternal dan internal. Yakni aspek perintah penguasa dan keterikatan terhadap perintah itu secara batiniah.
5. Julius Stone
Baginya hukum adalah kenyataan sosisal dan harus dibedakan dari moral. Menurut Julius hukum adalah semua aturan, baik yang moral maupun tidak moral.
6. John Rawl (Lahir 1921)
Rawl meyakini bahwa prinsip-prinsip etika dapat menjadi dasar yang kuat dalam membangun masyarakat yang adil. Teorinya tentang hal tersebut dikenal dengan teori posisi asli.
Wallahua'alm Bisshowaab...
Akar realisme hukum adalah Empirisme, khususnya pengalaman-pengalaman yang dapat ditimba dari pengadilan. Hukum menurut ajaran ini adalah hasil dari kekuatan-kekuatan social dan alat control social. Ciri ajaran ini adalah:
1. Merupakan gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum.
2. Merupakan konsepsi hukum yang harus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan social, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya.
3. Memisahkan antara hukum yang ada dengan yang seharusnya ada.
4. Mendefinisikan peraturan sebagai ramalan umum tentang apa yang dilakukan pengadilan.
5. Menekankan evolusi tiap bagian hukum dengan mengingatkan akibatnya.
A. Realisme Amerika
Dugaan tentang apa yanga akan diputus pengadilan merupakan hukum, hal ini adalah gambaran tepat mengenai realis amerika yang pragmatis. Pandangan Pragmatis menganggap hukum bekerja mengikuti peristiwa-peristiwa konkrit yang muncul. Tokoh utama aliran ini antara lain; Charles Sanders Pieree, John Chifman, Gray, Oliver Wendel, Holmes J.R., William James, John Dewey, B.N.Gardozo dan Jerome Frank.
1. Charles Sanders Pierce (1839-1914)
Pierce berpendapat bahwa pengetahuan yang benar tidak akan didapat dari teori, melainkan dari praktek hidup yang diterangkan secara analitis. Praktik hidup disini adalah Empiris dan Eksprimetal.
2. John Chipman Gray (1839-1919)
Sebagai cirri realisme Amerika, Gray menempatkan hakim sebagai pusat perhatiannya. Menurut Gray disamping logika, kepribadian, prasangka dan factor lain yang tidak logis memiliki pengaruh dalam pembentukan hukum.
3. Oliver Wendell Holmes .J.R. (1841-1953).
Holmes berteori bahwa perkiraan tentang apa yang akan diputus oleh pengadilan adalah yang dimaksud dengajn hukum.
4. William James (1842-1910)
James berpendapat menolak abstraksi dan hal-hal yang tidak memadai, penyelesaian secara verbal, alaan priori yang tidak baik, prinsip yang ditentukan, system yang tertutup dan hal-hal yang dianggap mutlak dan asli.
5. John Dewey (1859-1952)
Inti ajaran Dewey adalah Bahwa Logika bukan berasal dari kepastian-kepastian, prinsip-prinsip teoritis seperti silogisme, tapi suatu study tentang kemungkinan-kemungkianan.
6. Benyamin Nathan Cardozo (1870-1538)
Benyamin beranggapan bahwa hukum mengikuti perangkat aturan umum dan yakin bahwa penganutan terhadap preseden seharusnya merupakan aturannya dan bukan merupakan pengecualian dalam pelaksanaan peradilan.
7. Jerome Frank (1889-1957)
Menurut Frank hukum tidak dapat disamakan dengan suatu aturan yang tetap, seakan-akan merupakan prinsip logika. hukum berdiri dari putusan peradilan yang bergantung pada bnyak factor.
B. Realisme Skandinavia
Tokoh-tokoh aliran ini antara lain; Axel Hagerstrom, Olivecrona, Alf Ross, H.L.A.Hart, Julius Stone dan John Rawl.
1. Axel Hagerstrom (1868-1939)
Axel berpendapat bahwa hukum seharusnya diselidiki dengan bertitik tolak pada data empiris yang dapat ditemukan dalam perasaan psikologis yakni rasa wajib, kuasa, takut akan reaksi lingkungan dan sebagainya.
2. Karl Olivecrona (1897-1980)
Ia menyamakan hukum dengan perintah yang bebas, menurutnya keliru mengngagp hukum sebagai perintah manusia. Ia juga menolak mengindentikkan perintah hukum dengan Negara karena hal tersebut tidak realistis.
3. Alf Ross (1899-1979)
Menurutnya hukum adalah realistas social. Ia membentuk Teori hukum yang empiris belaka dan dapat dipertanggung jawabkan keharusan normative sebagai unsure mutlak dari gejala hukum.
4. H.L.A. Harl (1907-1992)
Menurutnya hukum dilihat dari aspek eksternal dan internal. Yakni aspek perintah penguasa dan keterikatan terhadap perintah itu secara batiniah.
5. Julius Stone
Baginya hukum adalah kenyataan sosisal dan harus dibedakan dari moral. Menurut Julius hukum adalah semua aturan, baik yang moral maupun tidak moral.
6. John Rawl (Lahir 1921)
Rawl meyakini bahwa prinsip-prinsip etika dapat menjadi dasar yang kuat dalam membangun masyarakat yang adil. Teorinya tentang hal tersebut dikenal dengan teori posisi asli.
Wallahua'alm Bisshowaab...
Rabu, 07 April 2010
SOSIOLOGICAL YURISPRUDENCE
Menurut aliran ini, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dimasyarakat. Sosiological Yurisprudence timbul dari proses dialektika antara (tesis) posivisme hukum dengan (anti tesis) mazhab sejarah. Tokoh aliran yang menganggap positivisme hukum dan mazhab sejarah sama pentingnya ini adalah Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound.
1. Eugen Ehrlich (1862- 1922)
Menurutnya hukum akan berlaku efektif jika sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya, hukum positif hanya akan efektif dengan pengakuan masyarakat bukan karena diberlakukan oleh Negara.
2. Roscoe Pound (1870-1964)
Pound berteori bahwa hukum adalah alat untuk mempengaruhi (merekayasa) masyarakat (law as a tool of Social Engineering). Untuk memenuhi peran hukum sebagai alat, Pound mengelompokkan kepentingan dalam kepentingan umum, masyarakat dan pribadi.
1. Eugen Ehrlich (1862- 1922)
Menurutnya hukum akan berlaku efektif jika sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya, hukum positif hanya akan efektif dengan pengakuan masyarakat bukan karena diberlakukan oleh Negara.
2. Roscoe Pound (1870-1964)
Pound berteori bahwa hukum adalah alat untuk mempengaruhi (merekayasa) masyarakat (law as a tool of Social Engineering). Untuk memenuhi peran hukum sebagai alat, Pound mengelompokkan kepentingan dalam kepentingan umum, masyarakat dan pribadi.
Selasa, 06 April 2010
MAZHAB SEJARAH (Historical Rechtsshcule)
By: Setia Darma
Mazhab ini merupakan reaksi dari 3 (tiga) hal yakni;
1. Rasionalisme abad 18 yang mengandalkan jalan pikiran deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondidi nasional.
2. semangat revolusi prancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi cosmopolitan.
3. Pendapat yang berkembang saat itu mengenai pelarang hakim menafsirkan undang-undang karena menganggap undang-undang dapat memecahkan semua masalah.
Mazhab yang menentang universalisme sekaligus timbul pada zaman gerakan nasionalisme di eropa ini mengarahkan perhatian hukum nasional pada jiwa bangsa. Tokoh pada mazhab ini anatara lain; Von Savigny, Puchta dan Henry summer Maine.
1. Frederic Karl Von Savigny (1770-1861)
Ia menganalogikan timbulnya hukum dengan timbulnya bahasa suatu bangsa dengan segala ciri dan kekhususannya. Menurutnya hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tapi karena perasaan keadilan yang terletak didalam jiwa bangsa itu (Instinktif). Hukum tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, ia mengingatkan untuk membangun hukum study terhadap sejarah suatu bangsa mutlak dilakukan.
2. Puchta (1798-1846)
Murid Savigny ini berpendapat bahwa hukum terikat pada Jiwa bangsa yang bersangkutan dan dapat berbentuk adat istiadat, undang-undang dan karya ilmuawan hukum.
3. Henry Summer Maine (1822-1888)
Sumbangan henry bagi study hukum dalam masyarakat, terutama tamapk dalam penerapan metode empiris, sistematis dan sejarah untuk menarik kesimpulan umum.
Wallahua'lam Bisshowaab....
Mazhab ini merupakan reaksi dari 3 (tiga) hal yakni;
1. Rasionalisme abad 18 yang mengandalkan jalan pikiran deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondidi nasional.
2. semangat revolusi prancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi cosmopolitan.
3. Pendapat yang berkembang saat itu mengenai pelarang hakim menafsirkan undang-undang karena menganggap undang-undang dapat memecahkan semua masalah.
Mazhab yang menentang universalisme sekaligus timbul pada zaman gerakan nasionalisme di eropa ini mengarahkan perhatian hukum nasional pada jiwa bangsa. Tokoh pada mazhab ini anatara lain; Von Savigny, Puchta dan Henry summer Maine.
1. Frederic Karl Von Savigny (1770-1861)
Ia menganalogikan timbulnya hukum dengan timbulnya bahasa suatu bangsa dengan segala ciri dan kekhususannya. Menurutnya hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tapi karena perasaan keadilan yang terletak didalam jiwa bangsa itu (Instinktif). Hukum tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, ia mengingatkan untuk membangun hukum study terhadap sejarah suatu bangsa mutlak dilakukan.
2. Puchta (1798-1846)
Murid Savigny ini berpendapat bahwa hukum terikat pada Jiwa bangsa yang bersangkutan dan dapat berbentuk adat istiadat, undang-undang dan karya ilmuawan hukum.
3. Henry Summer Maine (1822-1888)
Sumbangan henry bagi study hukum dalam masyarakat, terutama tamapk dalam penerapan metode empiris, sistematis dan sejarah untuk menarik kesimpulan umum.
Wallahua'lam Bisshowaab....
Sabtu, 03 April 2010
ALIRAN UTILITARIANISME HUKUM
By: Setia Darma
Utilitarianisme atau Utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan. Aliran ini dapat dimasukkan dalam Positivisme hukum. Pendukung aliran ini yang penting antara lain; Jeremi Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf Von Jhering.
1. Jeremi Bentham (1748-1832)
Bentham berpendapat Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Menurutnya, untuk menyeimbangkan antar kepentingan (individu dan masyarakat) harus ada simpati dari tiap-tiap individu demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara simultan. Kekurangan pemikiran Bentham, antara lain;
a. Rasiolismenya yang abstrak dan doktriner mencegahnya melihat individu sebagai keseluruhan yang komplek.
b. kegagalannya menjelaskan konsepsinya mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat.
2. John Stuart Mill (1806-1873)
Menurutnya tujuan manusia adalah kebahagiaan. Peran Mill dalam ilmi hukum adalah terletak pada penyelidikannya mengenai hubungan antar keadilan, kegunaan, kepentingan individu dan kepentingan umum. Ia menolak pemikiran Bentham yang berpendapat bahwa antar kepentingan pribadi dengan umum tidak ada pertentangan.
3. Rudolf Von Jhering (1818-1892)
Teori Jhering merupakan gabungan antara teori bentham, Stuart Mill dan Positivisme hukum dari John Austin. Jhering berpendapat mengenai sistem hukum suatu Negara bahwa senantiasa terdapat asiminasi dari unsur-unsur yang mempengaruhinya, demikian halnya kebudayaan antar bangsa terdapat asimilasi pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan.
Menurut Jhering tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Ia mendefinikan kepentingan seperti halnya Bentham, yakni mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan, tapi kepentingan individu dijadikan sebagai tujuan social.
Wallahua'alm Bisshowaab...
Utilitarianisme atau Utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan. Aliran ini dapat dimasukkan dalam Positivisme hukum. Pendukung aliran ini yang penting antara lain; Jeremi Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf Von Jhering.
1. Jeremi Bentham (1748-1832)
Bentham berpendapat Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Menurutnya, untuk menyeimbangkan antar kepentingan (individu dan masyarakat) harus ada simpati dari tiap-tiap individu demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara simultan. Kekurangan pemikiran Bentham, antara lain;
a. Rasiolismenya yang abstrak dan doktriner mencegahnya melihat individu sebagai keseluruhan yang komplek.
b. kegagalannya menjelaskan konsepsinya mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat.
2. John Stuart Mill (1806-1873)
Menurutnya tujuan manusia adalah kebahagiaan. Peran Mill dalam ilmi hukum adalah terletak pada penyelidikannya mengenai hubungan antar keadilan, kegunaan, kepentingan individu dan kepentingan umum. Ia menolak pemikiran Bentham yang berpendapat bahwa antar kepentingan pribadi dengan umum tidak ada pertentangan.
3. Rudolf Von Jhering (1818-1892)
Teori Jhering merupakan gabungan antara teori bentham, Stuart Mill dan Positivisme hukum dari John Austin. Jhering berpendapat mengenai sistem hukum suatu Negara bahwa senantiasa terdapat asiminasi dari unsur-unsur yang mempengaruhinya, demikian halnya kebudayaan antar bangsa terdapat asimilasi pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan.
Menurut Jhering tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Ia mendefinikan kepentingan seperti halnya Bentham, yakni mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan, tapi kepentingan individu dijadikan sebagai tujuan social.
Wallahua'alm Bisshowaab...
Selasa, 30 Maret 2010
POSITIVISME HUKUM
By: Setia Darma
Posivisme hukum (aliran hukum positif) memisahkan antara hukum yang berlaku (das sein) dengan hukum yang seharusnya (Das sollen). Aliran ini dibedakan dalam 2 (dua) corak:
1. Aliran hukum Posif Analitis (Analitical Yurisprudebce), dipeloporo John Austin.
2. Aliran Hukum Murni (Reine Rechtlehre), dipelopori oleh Hans Kelsen.
A. Aliran hukum Posif Analitis; John Austin (1790-1859)
Menurut Austin Hakikat hukum adalah “Perintah”, hukum dipandang sebagi suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Austin membedakan hukum dalam 2 (dua) jenis, yakni:
1. Hukum dari Tuhan untuk Manusia (The Divine Laws)
2. Hukum yang dibuat oleh Manusi, terbagi atas:
a. Hukum yang sebenarnya, yang disebut juga hukum positif.
Hukum positif meliputi hukum yang dibuat oleh Penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hakn yang diberikan padanya. Hukum yang sebenarnya memiliki 4 (empat) unsure, yaitu :
i. Perintah (Command)
ii. Sanksi (Sanction)
iii. Kewajiban (Duty)
iv. Kedaulatan (Sovereignity)
b. Hukum yang tidak Sebenarnya, yakni hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai hukum.
B. Aliran Hukum Murni; Hans Kelsen (1881-1973)
Menurut Kelsen Hukum harus dibersih dari anasir-anasir Non Yuridis. Baginya hukum adalah “Sollenkategorie” (kategori keharusan/ideal), bukan “Seins Kategorie” (Kategorei Faktual). Kelsen termasuk kaum Neokantian yang menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Bagi Kelsen hukum berurusan dengan bentuk (forma) bukan isi (materia). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada diluar hukum.
Kelsen Mengakui bahwa hukum positif bisa tidak efektif karena perubahan dalam masyarakat, gejala ini dikenal dengan istilah Dekriminalisasi dan Depenalisasi.
Kelsen juga dikenal sebagai pengembang teori jenjang (stufentheorie) yang melihat hukum sebagai suatu system yang terdiri dari susunan Norma yang berbentuk piramida. Semakin tinggi Norma akan semakin Abstrak sifatnya dan semakin rendah akan semakin konkrit. Norma yang paling tinggi dalam teori jenjang Kelsen disebut Grundnorm (Norma Dasar) atau Ursprungnorm. Ajaran Kelsen sering disebit sebagai Mazhab Wina.
Wallahua'lam Bisshowaab...
Posivisme hukum (aliran hukum positif) memisahkan antara hukum yang berlaku (das sein) dengan hukum yang seharusnya (Das sollen). Aliran ini dibedakan dalam 2 (dua) corak:
1. Aliran hukum Posif Analitis (Analitical Yurisprudebce), dipeloporo John Austin.
2. Aliran Hukum Murni (Reine Rechtlehre), dipelopori oleh Hans Kelsen.
A. Aliran hukum Posif Analitis; John Austin (1790-1859)
Menurut Austin Hakikat hukum adalah “Perintah”, hukum dipandang sebagi suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Austin membedakan hukum dalam 2 (dua) jenis, yakni:
1. Hukum dari Tuhan untuk Manusia (The Divine Laws)
2. Hukum yang dibuat oleh Manusi, terbagi atas:
a. Hukum yang sebenarnya, yang disebut juga hukum positif.
Hukum positif meliputi hukum yang dibuat oleh Penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hakn yang diberikan padanya. Hukum yang sebenarnya memiliki 4 (empat) unsure, yaitu :
i. Perintah (Command)
ii. Sanksi (Sanction)
iii. Kewajiban (Duty)
iv. Kedaulatan (Sovereignity)
b. Hukum yang tidak Sebenarnya, yakni hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai hukum.
B. Aliran Hukum Murni; Hans Kelsen (1881-1973)
Menurut Kelsen Hukum harus dibersih dari anasir-anasir Non Yuridis. Baginya hukum adalah “Sollenkategorie” (kategori keharusan/ideal), bukan “Seins Kategorie” (Kategorei Faktual). Kelsen termasuk kaum Neokantian yang menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Bagi Kelsen hukum berurusan dengan bentuk (forma) bukan isi (materia). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada diluar hukum.
Kelsen Mengakui bahwa hukum positif bisa tidak efektif karena perubahan dalam masyarakat, gejala ini dikenal dengan istilah Dekriminalisasi dan Depenalisasi.
Kelsen juga dikenal sebagai pengembang teori jenjang (stufentheorie) yang melihat hukum sebagai suatu system yang terdiri dari susunan Norma yang berbentuk piramida. Semakin tinggi Norma akan semakin Abstrak sifatnya dan semakin rendah akan semakin konkrit. Norma yang paling tinggi dalam teori jenjang Kelsen disebut Grundnorm (Norma Dasar) atau Ursprungnorm. Ajaran Kelsen sering disebit sebagai Mazhab Wina.
Wallahua'lam Bisshowaab...
By: Setia Darma
Posivisme hukum (aliran hukum positif) memisahkan antara hukum yang berlaku (das sein) dengan hukum yang seharusnya (Das sollen). Aliran ini dibedakan dalam 2 (dua) corak:
1. Aliran hukum Posif Analitis (Analitical Yurisprudebce), dipeloporo John Austin.
2. Aliran Hukum Murni (Reine Rechtlehre), dipelopori oleh Hans Kelsen.
A. Aliran hukum Posif Analitis; John Austin (1790-1859)
Menurut Austin Hakikat hukum adalah “Perintah”, hukum dipandang sebagi suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Austin membedakan hukum dalam 2 (dua) jenis, yakni:
1. Hukum dari Tuhan untuk Manusia (The Divine Laws)
2. Hukum yang dibuat oleh Manusi, terbagi atas:
a. Hukum yang sebenarnya, yang disebut juga hukum positif.
Hukum positif meliputi hukum yang dibuat oleh Penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hakn yang diberikan padanya. Hukum yang sebenarnya memiliki 4 (empat) unsure, yaitu :
i. Perintah (Command)
ii. Sanksi (Sanction)
iii. Kewajiban (Duty)
iv. Kedaulatan (Sovereignity)
b. Hukum yang tidak Sebenarnya, yakni hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai hukum.
B. Aliran Hukum Murni; Hans Kelsen (1881-1973)
Menurut Kelsen Hukum harus dibersih dari anasir-anasir Non Yuridis. Baginya hukum adalah “Sollenkategorie” (kategori keharusan/ideal), bukan “Seins Kategorie” (Kategorei Faktual). Kelsen termasuk kaum Neokantian yang menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Bagi Kelsen hukum berurusan dengan bentuk (forma) bukan isi (materia). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada diluar hukum.
Kelsen Mengakui bahwa hukum positif bisa tidak efektif karena perubahan dalam masyarakat, gejala ini dikenal dengan istilah Dekriminalisasi dan Depenalisasi.
Kelsen juga dikenal sebagai pengembang teori jenjang (stufentheorie) yang melihat hukum sebagai suatu system yang terdiri dari susunan Norma yang berbentuk piramida. Semakin tinggi Norma akan semakin Abstrak sifatnya dan semakin rendah akan semakin konkrit. Norma yang paling tinggi dalam teori jenjang Kelsen disebut Grundnorm (Norma Dasar) atau Ursprungnorm. Ajaran Kelsen sering disebit sebagai Mazhab Wina.
Wallahua'lam Bisshowaab...
Posivisme hukum (aliran hukum positif) memisahkan antara hukum yang berlaku (das sein) dengan hukum yang seharusnya (Das sollen). Aliran ini dibedakan dalam 2 (dua) corak:
1. Aliran hukum Posif Analitis (Analitical Yurisprudebce), dipeloporo John Austin.
2. Aliran Hukum Murni (Reine Rechtlehre), dipelopori oleh Hans Kelsen.
A. Aliran hukum Posif Analitis; John Austin (1790-1859)
Menurut Austin Hakikat hukum adalah “Perintah”, hukum dipandang sebagi suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Austin membedakan hukum dalam 2 (dua) jenis, yakni:
1. Hukum dari Tuhan untuk Manusia (The Divine Laws)
2. Hukum yang dibuat oleh Manusi, terbagi atas:
a. Hukum yang sebenarnya, yang disebut juga hukum positif.
Hukum positif meliputi hukum yang dibuat oleh Penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hakn yang diberikan padanya. Hukum yang sebenarnya memiliki 4 (empat) unsure, yaitu :
i. Perintah (Command)
ii. Sanksi (Sanction)
iii. Kewajiban (Duty)
iv. Kedaulatan (Sovereignity)
b. Hukum yang tidak Sebenarnya, yakni hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai hukum.
B. Aliran Hukum Murni; Hans Kelsen (1881-1973)
Menurut Kelsen Hukum harus dibersih dari anasir-anasir Non Yuridis. Baginya hukum adalah “Sollenkategorie” (kategori keharusan/ideal), bukan “Seins Kategorie” (Kategorei Faktual). Kelsen termasuk kaum Neokantian yang menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Bagi Kelsen hukum berurusan dengan bentuk (forma) bukan isi (materia). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada diluar hukum.
Kelsen Mengakui bahwa hukum positif bisa tidak efektif karena perubahan dalam masyarakat, gejala ini dikenal dengan istilah Dekriminalisasi dan Depenalisasi.
Kelsen juga dikenal sebagai pengembang teori jenjang (stufentheorie) yang melihat hukum sebagai suatu system yang terdiri dari susunan Norma yang berbentuk piramida. Semakin tinggi Norma akan semakin Abstrak sifatnya dan semakin rendah akan semakin konkrit. Norma yang paling tinggi dalam teori jenjang Kelsen disebut Grundnorm (Norma Dasar) atau Ursprungnorm. Ajaran Kelsen sering disebit sebagai Mazhab Wina.
Wallahua'lam Bisshowaab...
Minggu, 28 Maret 2010
ALIRAN HUKUM ALAM
BY: SETIA DARMA
Menurut friedman aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolute. Kebebasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan diketahui. Pengetahuan tersebut mengkin menjadi dasar bagi tertib social serta tertib hukum eksistensi manusia. Aliran hukum alam menurut sumbernya terbagi atas hukum alam Irasional dan hukum alam rasional.
A. Hukum Alam Irasional
Hukum alam ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung, penganut aliran ini antara lain; Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante Aliegry, Piere Dubois, Marsilius Padua, Wiliam Occam, John Wycliffe dan Johannes Huss.
1. Thomas Aquinas (1225-1274)
Filsafatnya berkaitan erat dengan teologi. Menurutnya, yang tidak dapat ditembus oleh akal memerlukan iman untuk dapat memahami pengetahuan. Oleh karena itu menurut Aquinas ada dua pengetahuan yang berjalan bersama, yakni;
a. Pengetahuan alamiah berpangkal pada akal
b. pengetahuan iman berpangkal wahyu
Tentang hukum, Aquinas mendefenisikannya sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat, ada empat macam hukum yang diungkapkan oleh Aquinas, yakni;
a) lex Aeterna hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indra manusia
b) lex divina hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh pancaindra manusia
c) Lex Naturalis Hukum alam, yaitu penjelmaan dari lex aeterna kedalam rasio manusia
d) Lex positivis Penerapan lex Naturalis dalam kehidupan manusia didunia.
2. John Salisbury (1115-1180)
Rohaniawan abad pertengahan ini memiliki pandangan dengan pendekatan organis, menurutnya Negara dan gereja perlu bekerjasama. Menurutnya Penguasa harus memperhatikan hukum yang tertulis dan tidak tertulis, kemudian rohaniwan memberi arahan kepada penguasa agar tidak merugikan rakyat dan mengabdi pada gereja.
3. Dente Aligiery (1265-1321)
Menurut Filsuf abad pertengahan ini keadilan akan dicapai dengan adanya pemerintahan absolute yang akan menjadi badan tertinggi yang memutuskan perselisihan antara penguasa yang satu dengan yang lainnya. Dasar hukumnya adalah yang mencerminkan hukum Tuhan. Dan yang ia maksud badan tertinggi itu adalah kekaisan Romawi.
4. Piere Dubois (Lahir 1255)
Filsuf prancis ini mencitakan kerajaan prancis yang memerintah dunia dengan kekuasaan yang langsung dari Tuhan untuk membuat aturan yang universal dan memerintah dunia.
5. Marsilius Padua (1270-1340) dan William Occam (1280-1317)
Marsilius Padua; Negara berada diatas kekuasaan Paus. Kedaulatan tertinggi ditangan Rakyat dan hukum harus mengabdi pada rakyat.
Filsafat Occam sering disebut Nominalisne lawan dari pemikiran Thomas. Occam bahwa Rasio manusia Tidak dapat memastikan suatu kebenaran.
6. John Wycliffe (1320-1384) dan Johannes Huss (1369-1415)
Bagi Wicliffe Gereja dan pemerintah memiliki lahan masing-masing, tidak boleh saling mencampuri. Huss menyatakan bahwa gereja tidak perlu mempunyai hak milik, penguasa dapat merampas hak yang disalah gunakan oleh gereja.
B. Hukum Alam Rasional
Aliran hukum alam yang Rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Tokoh aliran ini antara lain; Hugo De Groot (Grotius), Cristian Thomasius, Immanuel Kant dan Samuel von Pafundorf.
1. Hugo De Groot (Grotius) (1583-1645)
Grotius dikenal sebagai bapak hukum internasional karena mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antar Negara, seperti hukum perang dan damai serta hukum laut. Menurutnya hukum bersumber dari rasio manusia dan tidak dapat diubah walaupun oleh Tuhan, tetapi diberi kekuatan mengikat oleh Tuhan.
2. Samuel V.P. (1632-1694) dan Christian Thomasius (1655-1728)
Samuel (Jerman); hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Menurutnya hukum alam yang lahir dari factor-faktor yang bersifat takdir dan berdasarkan sifat manusia yang fitri, seperti naluri akan terdesak kebelakang. Disisi lain undang-undang akan semakin maju. Menurut Thomasius manusia hidup dengan berbagai macam Naluri yang bertentangan, sehingga diperlukan aturan yang mengikat.
3. Immanuel Kant (1724-1804)
Dikenal sebagai penganut Filsafat kritis dengan paham Empirisme, berpendapat bahwa sumber pengetahuan manusia bukan rasio, melainkan pengalaman (empiris), tepatnya pengalaman yang berasal dari pengenalan inderawi, filsafat kantesius dari empiris dengan rasional yakni filsafat rasionalis yang memulai perjalanan dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio.
Wallahua'lam Bisshowaab...
Menurut friedman aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolute. Kebebasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan diketahui. Pengetahuan tersebut mengkin menjadi dasar bagi tertib social serta tertib hukum eksistensi manusia. Aliran hukum alam menurut sumbernya terbagi atas hukum alam Irasional dan hukum alam rasional.
A. Hukum Alam Irasional
Hukum alam ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung, penganut aliran ini antara lain; Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante Aliegry, Piere Dubois, Marsilius Padua, Wiliam Occam, John Wycliffe dan Johannes Huss.
1. Thomas Aquinas (1225-1274)
Filsafatnya berkaitan erat dengan teologi. Menurutnya, yang tidak dapat ditembus oleh akal memerlukan iman untuk dapat memahami pengetahuan. Oleh karena itu menurut Aquinas ada dua pengetahuan yang berjalan bersama, yakni;
a. Pengetahuan alamiah berpangkal pada akal
b. pengetahuan iman berpangkal wahyu
Tentang hukum, Aquinas mendefenisikannya sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat, ada empat macam hukum yang diungkapkan oleh Aquinas, yakni;
a) lex Aeterna hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indra manusia
b) lex divina hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh pancaindra manusia
c) Lex Naturalis Hukum alam, yaitu penjelmaan dari lex aeterna kedalam rasio manusia
d) Lex positivis Penerapan lex Naturalis dalam kehidupan manusia didunia.
2. John Salisbury (1115-1180)
Rohaniawan abad pertengahan ini memiliki pandangan dengan pendekatan organis, menurutnya Negara dan gereja perlu bekerjasama. Menurutnya Penguasa harus memperhatikan hukum yang tertulis dan tidak tertulis, kemudian rohaniwan memberi arahan kepada penguasa agar tidak merugikan rakyat dan mengabdi pada gereja.
3. Dente Aligiery (1265-1321)
Menurut Filsuf abad pertengahan ini keadilan akan dicapai dengan adanya pemerintahan absolute yang akan menjadi badan tertinggi yang memutuskan perselisihan antara penguasa yang satu dengan yang lainnya. Dasar hukumnya adalah yang mencerminkan hukum Tuhan. Dan yang ia maksud badan tertinggi itu adalah kekaisan Romawi.
4. Piere Dubois (Lahir 1255)
Filsuf prancis ini mencitakan kerajaan prancis yang memerintah dunia dengan kekuasaan yang langsung dari Tuhan untuk membuat aturan yang universal dan memerintah dunia.
5. Marsilius Padua (1270-1340) dan William Occam (1280-1317)
Marsilius Padua; Negara berada diatas kekuasaan Paus. Kedaulatan tertinggi ditangan Rakyat dan hukum harus mengabdi pada rakyat.
Filsafat Occam sering disebut Nominalisne lawan dari pemikiran Thomas. Occam bahwa Rasio manusia Tidak dapat memastikan suatu kebenaran.
6. John Wycliffe (1320-1384) dan Johannes Huss (1369-1415)
Bagi Wicliffe Gereja dan pemerintah memiliki lahan masing-masing, tidak boleh saling mencampuri. Huss menyatakan bahwa gereja tidak perlu mempunyai hak milik, penguasa dapat merampas hak yang disalah gunakan oleh gereja.
B. Hukum Alam Rasional
Aliran hukum alam yang Rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Tokoh aliran ini antara lain; Hugo De Groot (Grotius), Cristian Thomasius, Immanuel Kant dan Samuel von Pafundorf.
1. Hugo De Groot (Grotius) (1583-1645)
Grotius dikenal sebagai bapak hukum internasional karena mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antar Negara, seperti hukum perang dan damai serta hukum laut. Menurutnya hukum bersumber dari rasio manusia dan tidak dapat diubah walaupun oleh Tuhan, tetapi diberi kekuatan mengikat oleh Tuhan.
2. Samuel V.P. (1632-1694) dan Christian Thomasius (1655-1728)
Samuel (Jerman); hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Menurutnya hukum alam yang lahir dari factor-faktor yang bersifat takdir dan berdasarkan sifat manusia yang fitri, seperti naluri akan terdesak kebelakang. Disisi lain undang-undang akan semakin maju. Menurut Thomasius manusia hidup dengan berbagai macam Naluri yang bertentangan, sehingga diperlukan aturan yang mengikat.
3. Immanuel Kant (1724-1804)
Dikenal sebagai penganut Filsafat kritis dengan paham Empirisme, berpendapat bahwa sumber pengetahuan manusia bukan rasio, melainkan pengalaman (empiris), tepatnya pengalaman yang berasal dari pengenalan inderawi, filsafat kantesius dari empiris dengan rasional yakni filsafat rasionalis yang memulai perjalanan dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio.
Wallahua'lam Bisshowaab...
Senin, 15 Maret 2010
CATATAN SANG "TITIK"
By: Setia Darma
Kehidupan ini tidak harus biru seperti yang ku inginkan, juga tidak harus mulus dan lurus seperti yang kuharapkan. Aku harus mengerti dengan benar bahwa kehidupan punya warnanya sendiri seperti yang ia inginkan, ia juga memiliki cacat seperti yang seharusnya ia miliki serta memiliki cabang karena memang itu yang digariskan untuk kehidupan.
Aku memang hanya titik kecil, tapi entah mengapa aku selalu ingin menjadi besar. Aku tidak perduli berapa ribu orang yang mengatakan bahwa aku kecil, yang pasti aku merasa aku tidak sekecil bentuk konkritku, aku memiliki fikiran, ide, sudut pandang, perasaan. Dengan semua itu aku merasa istimewa lebih istimewa daripada garis.
Aku memang hanya sebuah titik kecil, tapi aku tidak pengecut. Aku tidak takut untuk berkata “tidak” didepan malaikat sekalipun, jika itu memang “tidak”. Aku bukan pecundang yang roboh pada pandangan pertama pangeran cinta dan aku bukan penakut yang menyerah sebelum berperang. Aku fikir aku kuat, sebab kepalaku kepala batu, mentalku mental baja, tangan dan kakiku besi, ideologiku seperti karang.
Aku tidak takut pada warna hitam seperti aku yang tak takut pada malam, aku tak takut pada putih seperti aku tak takut pada siang, aku tak takut pada hujan juga tak takut pada panas, aku tak takut pada mati walaupun hidup tak pernah kupilih, aku tidak takut berapa ribu kata ancaman keluar untukku sebab aku merasa kau sendiri sebuah ancaman, aku tidak takut pada kegagalan sebab keberhasilan belum tentu baik untukku, aku tidak takut pada kemiskinan sebab kekayaan tak kan mampu menyelamatkan ku dari pertanggung jawaban, aku tak takut pada penderitaan karena aku yakin kebahagiaan tak kan menyelamatkanku dari kematian.
Aku tidak takut semua itu….., sama sekali tidak takut!. Tapi, aku sangat takut Allah meninggalkanku, mengabaikanku karena nistaku sudah tak terukur, karena kesombonganku melampaui batas, karena kebodohanku tak berujung, karena keserakahanku tak bertepi, karena kebusukan hatiku sudah tak lagi terobati.
Aku takut.., sangat takut!. Aku takut Allah takkan meridhoiki, aku takut Allah takkan merahmatiku karena kedholimanku, karena kejahatan lidahku, karena zina mataku, karena pengkhianatan hatiku, karena kejahilan tanganku, karena kecerobohan kakiku. Aku takut!, ketika gelap dan sempit kuburku tanpa rahmat dariNYa, ketika panas padang mahsyar tanpa naungan dariNya, ketika malAikat menyiksaku tanpa perlindungan dariNya, ketika shirotol mustaqim terasa kecil dan tak mampu kuseberangi tanpa bimbingan dariNya. Aku takut…aku takut pada murka Allah, sangat takut!.
Aku takut ketika rosulallah tidak sudi mengakuiku sebagai umatnya karena kemunafikanku. Aku takut, ketika Rosulallah mengeluarkan aku dari jama’ahnya karena pengkhianatanku pada sunnahnya, aku sangat takut, entah aku harus bagaimana..?, aku takut!.
Aku memang hanya sebuah titik kecil, tapi aku tidak jahat. Aku tidak mau berniat menyakiti orang lain, aku tidak mau merugikan orang lain, aku tidak mencuri, anti bagiku merebut hak orang lain. Aku juga tidak egois!, aku tidak mau bahagia sedang orang lain kubuat menderita, aku tidak mau menyusahkan orang lain demi diriku sendiri, aku juga tidak mau memanfaatkan orang lain walaupun aku sangat membutuhkannya.
Aku memang hanya sebuah titik kecil, tapi aku tidak mau disakiti. Aku tidak rela dijadikan korban bagi kesenangan orang lain, aku akan membela diriku jika aku merasa dirugikan, aku tidak sudi dijadikan kambing hitam dari perbuatan orang lain, aku tidak mau dituduh walaupun untuk hal-hal kecil, aku tidak mau disalahkan dalam hal apapun, aku tidak mau dimanfaatkan walaupun sedikit, aku tidak mau dibuat susah oleh orang yang tidak tau diri, aku tidak rela melakukan banyak hal untuk orang yang kuanggap jahat, aku tidak mau harga diriku dilecehkan walaupun sedikit, aku tidak mau aqidahku diinjak-injak walaupun hanya melalui sepatah kata, aku tidak akan membiarkan keluargaku terhina.
Aku memang hanya sebuah titik kecil, tapi aku baik, walau tak jarang aku melukai orang lain.
Aku adalah titik kecil yang berusaha mencari makna keberadaanku. Agar mampu kurengkuh tangan suci penciptaku, agar tak malu aku mengharap rahmatNya, agar pasti akhir hidupku dalam RidhoNya. Amin.
Kehidupan ini tidak harus biru seperti yang ku inginkan, juga tidak harus mulus dan lurus seperti yang kuharapkan. Aku harus mengerti dengan benar bahwa kehidupan punya warnanya sendiri seperti yang ia inginkan, ia juga memiliki cacat seperti yang seharusnya ia miliki serta memiliki cabang karena memang itu yang digariskan untuk kehidupan.
Aku memang hanya titik kecil, tapi entah mengapa aku selalu ingin menjadi besar. Aku tidak perduli berapa ribu orang yang mengatakan bahwa aku kecil, yang pasti aku merasa aku tidak sekecil bentuk konkritku, aku memiliki fikiran, ide, sudut pandang, perasaan. Dengan semua itu aku merasa istimewa lebih istimewa daripada garis.
Aku memang hanya sebuah titik kecil, tapi aku tidak pengecut. Aku tidak takut untuk berkata “tidak” didepan malaikat sekalipun, jika itu memang “tidak”. Aku bukan pecundang yang roboh pada pandangan pertama pangeran cinta dan aku bukan penakut yang menyerah sebelum berperang. Aku fikir aku kuat, sebab kepalaku kepala batu, mentalku mental baja, tangan dan kakiku besi, ideologiku seperti karang.
Aku tidak takut pada warna hitam seperti aku yang tak takut pada malam, aku tak takut pada putih seperti aku tak takut pada siang, aku tak takut pada hujan juga tak takut pada panas, aku tak takut pada mati walaupun hidup tak pernah kupilih, aku tidak takut berapa ribu kata ancaman keluar untukku sebab aku merasa kau sendiri sebuah ancaman, aku tidak takut pada kegagalan sebab keberhasilan belum tentu baik untukku, aku tidak takut pada kemiskinan sebab kekayaan tak kan mampu menyelamatkan ku dari pertanggung jawaban, aku tak takut pada penderitaan karena aku yakin kebahagiaan tak kan menyelamatkanku dari kematian.
Aku tidak takut semua itu….., sama sekali tidak takut!. Tapi, aku sangat takut Allah meninggalkanku, mengabaikanku karena nistaku sudah tak terukur, karena kesombonganku melampaui batas, karena kebodohanku tak berujung, karena keserakahanku tak bertepi, karena kebusukan hatiku sudah tak lagi terobati.
Aku takut.., sangat takut!. Aku takut Allah takkan meridhoiki, aku takut Allah takkan merahmatiku karena kedholimanku, karena kejahatan lidahku, karena zina mataku, karena pengkhianatan hatiku, karena kejahilan tanganku, karena kecerobohan kakiku. Aku takut!, ketika gelap dan sempit kuburku tanpa rahmat dariNYa, ketika panas padang mahsyar tanpa naungan dariNya, ketika malAikat menyiksaku tanpa perlindungan dariNya, ketika shirotol mustaqim terasa kecil dan tak mampu kuseberangi tanpa bimbingan dariNya. Aku takut…aku takut pada murka Allah, sangat takut!.
Aku takut ketika rosulallah tidak sudi mengakuiku sebagai umatnya karena kemunafikanku. Aku takut, ketika Rosulallah mengeluarkan aku dari jama’ahnya karena pengkhianatanku pada sunnahnya, aku sangat takut, entah aku harus bagaimana..?, aku takut!.
Aku memang hanya sebuah titik kecil, tapi aku tidak jahat. Aku tidak mau berniat menyakiti orang lain, aku tidak mau merugikan orang lain, aku tidak mencuri, anti bagiku merebut hak orang lain. Aku juga tidak egois!, aku tidak mau bahagia sedang orang lain kubuat menderita, aku tidak mau menyusahkan orang lain demi diriku sendiri, aku juga tidak mau memanfaatkan orang lain walaupun aku sangat membutuhkannya.
Aku memang hanya sebuah titik kecil, tapi aku tidak mau disakiti. Aku tidak rela dijadikan korban bagi kesenangan orang lain, aku akan membela diriku jika aku merasa dirugikan, aku tidak sudi dijadikan kambing hitam dari perbuatan orang lain, aku tidak mau dituduh walaupun untuk hal-hal kecil, aku tidak mau disalahkan dalam hal apapun, aku tidak mau dimanfaatkan walaupun sedikit, aku tidak mau dibuat susah oleh orang yang tidak tau diri, aku tidak rela melakukan banyak hal untuk orang yang kuanggap jahat, aku tidak mau harga diriku dilecehkan walaupun sedikit, aku tidak mau aqidahku diinjak-injak walaupun hanya melalui sepatah kata, aku tidak akan membiarkan keluargaku terhina.
Aku memang hanya sebuah titik kecil, tapi aku baik, walau tak jarang aku melukai orang lain.
Aku adalah titik kecil yang berusaha mencari makna keberadaanku. Agar mampu kurengkuh tangan suci penciptaku, agar tak malu aku mengharap rahmatNya, agar pasti akhir hidupku dalam RidhoNya. Amin.
Minggu, 14 Maret 2010
SEKILAS MENGENAI DOMAIN NAME
Oleh: setia Darma
1. Internet dan Aplikasinya
Sebelum menjadi jaringan internet, awalnya adalah program komputer yang merupakan layanan otomatis tanpa mengenal lintas jarak dan waktu. Sebuah program yang memang tidak bisa disebut sederhana, mengingat sejak lahirnya program komputer banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh layanannya. Menurut Andi Hamzah dan Boedi D. Marsita terdapat dua pendapat yang secara umum merangkum pengertian-pengertian lainnya mengenai komputer, diuraikan oleh keduanya sebagai berikut :
Pendapat pertama, yang dimaksud dengan komputer adalah:
komputer merupakan serangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama dan dapat melakukan rentetan atau serangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi/ program yang diberikan kepadanya.
Pendapat kedua, yang dimaksud dengan komputer adalah :
Komputer adalah suatu rangkaian peralatan-peralatan dan fasilitas yang bekerja secara elektronis, bekerja dibawah control suatu operating sistem, melaksanakan pekerjaan berdasarkan rangkaian insrtuksi-instruksi yang disebut program serta mempunyai internal storage yang digunakan untuk menyimpan operating sistems, program dan data yang diolah.
Dari dua pendapat tersebut, Andi Hamzah dan Boedi D. Marsita memberikan gambaran mengenai komputer dengan tiga ciri yang pada intinya sebagai berikut ; “pertama, komputer merupakan suatu sistem yang bekerja bersama-sama secara elektronis. Kedua, Komputer memiliki alat penyimpan data dan program. Terakhir, komputer hanya akan bekerja jika dioperasikan, dengan kata lain komputer bekerja dibawah control”.
Pada perkembangan selanjutnya, mengikuti tuntutan manusia untuk mempermudah setiap kegiatannya. Maka teknologi barupun dikembangkan untuk memenuhi tuntutan itu dengan menggabungkan antara komputer dengan teknologi telekomunikasi. Penggabungan kedua bentuk teknologi tersebut melahirkan Internet (interconnected network) dengan layanan kilat lintas negara, “pada titik inilah babak awal gelombang perubahan peradaban yang ketiga sebagaimana dirumuskan Alvin Toffler dimulai, yaitu era informasi”. Diuraikan oleh A. Muis mengenai kecenderungan globalisasi media massa yang pada intinya dinyatakan bahwa informasi mengalir dalam hitungan detik keseluruh dunia, menjangkau nyaris seluruh masyarakat internasional dengan volume dan frekuensi yang besar yang menjadikan “mengerutnya” jarak antara berbagai tempat diseluruh dunia.
Abdul Wahid dan Muhammad Labib menyatakan bahwa : ”Informasi merupakan inti globalisasi”, diuraikan lebih lanjut olehnya yang pada intinya menyatakan bahwa informasi akan menjadi sarana mencapai interdepedensi ekonomi dunia melalui peningkatan volume dan transaksi perdagangan dan arus modal internasional yang pada akhirnya akan membawa penduduk planet Bumi menjadi suatu ‘world society’.
Sebagai jaringan komunikasi lintas Negara yang memiliki kecepatan akses dalam hitungan detik, untuk masyarakat modern, internet menjadi sarana untuk berbagai kepentingan dalam kehidupan mereka, termasuk hubungan pribadi dan bisnis. Sebuah kondisi yang menjanjikan kecepatan dan kemudahan untuk menjalin hubungan antar Negara, pemasaran, akses informasi dan lain-lain.
Dalam hal pemasaran, internet menjadi alat pemasaran paling praktis, murah dan cepat. Bagi banyak perusahaan terutama yang telah go publik internet merupakan sarana yang efektif untuk merambah pasar internasional melalui situs-situs yang mereka daftarkan pada umumnya dengan nama domain perusahaan untuk lebih mudah dikenal dan diidentifikasi oleh pelanggan atau calon pelanggan mereka. Tidak mengherankan jika kemudian nama perusahaan sekaligus dijadikan sebagai nama alamat situs perusahaan di Dunia maya.
2. Mekanisme dan Kaidah hukum Pendaftaran Nama Domain
Sebagai sistem penamaan yang berupa alamat di Internet, nama domain pada perkembangannya menjadi identitas di dunia maya yang terkait erat dengan dunia nyata khususnya pada bidang pemasaran. Kebanyakan perusahaan mendaftarkan nama domain mereka sebagai website yang dimanfaatkan untuk membuka jaringan Internasional. Pada intinya diuraikan oleh Ahmad Ramli bahwa penamaan domain sendiri bersifat standard dan hirarkis melalui sistem penamaan yang terhubung diseluruh dunia dengan nama Domain Name Sistem (DNS) yang memberikan identitas atas sebuah server di Internet. Selanjutnya dinyatakan oleh Ahmad M. Ramli mengenai lembaga pendaftaran dan pengelolaan nama domain diseluruh dunia sebagai berikut :
Sejarah awalnya IANA memberikan delegasi wewenang pendaftaran dan pengelolaan nama domain generic Top Level Domain (gTLD) kepada Network Solution Incorporation (NSI) untuk domain .com (dot com), .net (dot net) dan .org (dot org). NSI menerima pendaftaran nama domain melalui situs InterNIC (Internet Network Information Centre), sedangkan untuk country code Top Level Domain (ccTLD) pengelolaannya diserahkan kepada tiap Negara.
Tanggal 25 November 1998 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) terbentuk dan kemudian mengambil alih tugas IANA. Sejak saat itu pendaftaran nama domain tidak lagi menjadi monopoli NSI, tetapi dapat dilakukan melalui registrar lain yang diakreditasi oleh ICANN. InterNIC kemudian difungsikan sebagai pusat informasi terpadu tentang Internet secara global.
Lembaga pendaftaran nama domain pada setiap Negara berbeda, di Amerika Serikat pendaftaran dilakukan pada lembaga yang bernama InterNIC yang sekaligus merupakan pusat informasi terpadu tentang internet secara global dan di Indonesia pendaftaran dapat dilakukan pada Indonesian Network Information Centre (IDNIC). Pendaftaran dapat dilakukan secara online pada lembaga yang telah ditentukan di negara dimana nama domain didaftarkan dengan jumlah pembayaran ditentukan oleh lembaga tersebut. Ada perjanjian yang dibuat berskala internasional oleh ICANN dalam Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (URDP) sebagai aturan tertulis yang menjadi dasar penyelesaian sengketa tertentu mengenai nama domain yang timbul atau mungkin timbul.
Semua website yang terdaftar melalui jaringan ICANN terikat pada perjanjian yang dibuat oleh ICANN tersebut, termasuk semua Website Indonesia yang terdaftar melalui IDNIC yang diakreditasi oleh ICANN. Namun, IDNIC atau ICANN tidak selalu memastikan mengenai itikad baik/ buruk dari register ketika mendaftarkan nama domain mereka, sehingga ada kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh register terlepas dari kuasa registrar yang menyebabkan timbul delik setelahnya. Dinyatakan oleh Sabartua Tampubolon bahwa : “registrar tidak akan bertanggungjawab terhadap segala implikasi hukum yang berkenaan dengan nama domain tersebut, kecuali yang diakibatkan karena kelalaiannya dalam mengemban amanat tersebut”.
Pendaftaran nama domain memakai prinsip ‘First come first serve’ yang artinya pendaftar pertama adalah pemilik domain, kondisi seperti ini menurut Ahmad M. Ramli tidak mengenal uji substansi pada saat pendaftaran. Diuraikan olehnya sebagai berikut :
Hal ini dapat dipahami mengingat secara teknis uji substantif akan menghilangkan sifat teknologi internet yang semuanya dilakukan secara virtual, tanpa kontak fisik, berlangsung demikian cepat dan pengecekannya dilakukan melalui teknologi internet yang sangat efisien. Dengan demikian pengecekan yang dilakukan pengelola nama domain cukup dengan mencocokkan nama domain dalam proses pendaftaran dengan nama domain yang telah terdaftar sebelumnya, jika ternyata tidak terdapat kesamaan secara utuh maka pendaftaran nama domain baru dapat diterima.
Prinsip ini memberi peluang bagi siapa saja yang akan mendaftarkan nama domain sebagai website yang akan dimanfaatkannya, walaupun itu bukan namanya/ nama perusahaannya. Hal ini menjadi permasalahan ketika ada pihak dengan itikad buruk mendaftarkan domain orang lain untuk mencari keuntungan diri sendiri. Oleh karena itu harus ada prinsip lain yang berdampingan dengan prinsip ‘first come first serve’ atau yang oleh UU ITE dikenal dengan istilah ‘pendaftar pertama’, yakni prinsip ‘itikad baik’, ‘tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat’ dan ‘tidak melanggar hak orang lain’. Keempat prinsip yang berdampingan ini menjadi Prevensi bagi terjadinya delik.
Tidak terlepas dari hal diatas, dunia maya adalah ruang publik dimana setiap orang dapat menjadi bagiannya, saling berinteraksi sebagai masyarakat beradab, bukan ruang bebas tanpa batas yang tidak memiliki aturan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa : “Ruang cyber atau dunia maya (mayantara) bukanlah dunia yang terpisah dari kehidupan manusia secara nyata, melainkan merupakan bagian/ perluasan dari lingkungan (environment) dan lingkungan hidup (life environment) yang perlu dijaga dan dipelihara kualitasnya”.
Seperti halnya dunia nyata ruang cyberpun memiliki aturan yang didefinisikan bersama oleh pemakai ruang tersebut, aturan dalam ruang cyber memiliki ukuran sama dengan aturan pada ruang “real” mengenai etis atau tidak etis, tercela atau tidak tercela suatu perbuatan. walaupun memiliki kendala dalam menjerat pembuat dan dalam pembuktiannya, namun aturan itu tetap ada dan berlaku di kalangan pengguna ruang cyber.
3. Parasit sebagai perbuatan curang melalui internet
Parasit adalah bentuk ketiga dari kejahatan nama domain, menurut Budi Rahardjo yang pada intinya menyatakn bahwa kejahatan nama domain dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. Yakni: pertama, mendaftarkan nama domain badan usaha, organisasi, orang lain atau pihak lain di luar dirinya kemudian dijual pada pemilik nama domain tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal (cyber squatter). Jenis pertama ini mirip calo karcis yang tujuan utama mencari keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. Kedua, membuat domain plesetan (typosite) yang juga bertujuan mencari keuntungan. Domain plesetan ini biasanya didaftarkan untuk menjerat pengguna internet masuk dalam situs yang diinginkan pembuat untuk diarahkan dengan maksud tertentu, atau dalam bentuk lain seperti kasus klikbca.com, dimana situs klikbca.com diplesetkan menjadi clikbca.com, clikbac.com dan klikbac.com. Dalam kasus ini pelanggan yang salah ketik klikbca.com, kemungkinan besar akan masuk dalam situs plesetannya. Modus ini bertujuan untuk membuat pelanggan memasukkan nomor pinnya, ketika pin sudah masuk kedalam situs plesetan, maka pembuat akan mudah menarik account pelanggan yang terjebak.
Bentuk cyber squatting yang ketiga adalah mendaftarkan dan menggunakan nama domain saingan yang lebih populer darinya. Pendaftaran domain saingan ini dapat terjadi dengan beberapa alasan. Pertama, membajak situs saingan dengan tujuan membatasi pemasaran saingannya tersebut. Kedua, menjaring pelanggan saingan untuk masuk dalam situs tersebut kemudian diarahkan untuk masuk dalam server tertentu pada situs tersebut dan yang terakhir, bertujuan merusak nama baik saingan di mata pelanggannya melalui Nama domain saingannya tersebut.
Kejahatan nama domain jenis ketiga ini oleh Didik M. arief Mansyur disebut sebagai parasite (parasit). Diuraikan lebih lanjut oleh Didik M. Arief Mansyur sebagai berikut :
Parasite mempunyai modus mirip dengan cyber-squatters. Perbedaannya terletak pada pemakaian merk dagang sebagai domain name, sementara konsumen pada umumnya mempunyai anggapan domain name sama dengan merk dagang. Hal ini tentunya sangat sangat merugikan pedagang, khususnya merk dagang terkenal, misalnya dalam kasus penggunaan merk dagang Mustika Ratu sebagai domain name perusahaan lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan produk kosmetik yang selama ini menjadi trade mark PT. Mustika Ratu.
Penggunaan nama domain orang lain dengan bergantung pada mereknya yang terkenal untuk melakukan penawaran adalah indikasi dari adanya perbuatan curang, parasit selain bergantung pada merek yang lebih populer juga berakibat pada tertutupnya kemungkinan pemilik merek mendaftarkan nama domainnya sendiri, mengingat azas “first come first serve” yang dianut dalam pendaftaran nama domain.
Untuk dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan nama domain ini salah satunya adalah pentingnya menekankan itikad baik bagi pendaftar.
4. Keterkaitan Nama Domain dan Merek Dagang
Pengertian tentang nama domain ini dikutip oleh Tampubolon Sabartua dari Cita Citrawinda Priapantja yang menyatakan : “Domain name adalah nama suatu situs di Internet (Komputer Address). ‘domain name’ bukan HAKI, ‘domain name’ tidak dilindungi hukum, tidak seperti hak cipta, paten dan merek”. Nama domain dan merek dagang jelas berbeda, nama domain bukanlah merek dagang yang mendapat perlindungan hukum melalui undang-undang merek. Edmon Makarim dalam bukunya Kompilasi Hukum Telematika menguraikan sebagai berikut : “Nama domain hanyalah keberadaan suatu alamat dalam suatu jaringan komputer global (Internet),…. dibangun berdasarkan atas asas kebebasan berinformasi (freedom of information) dan asas kebebasan berkomunikasi (free flow of information) dari para pihak yang menggunakannya,..”.
Walaupun keduanya memiliki keterkaitan erat, namun tidak dapat dikatakankan bahwa keduanya identik, keduanya “memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda”. Pendaftaran nama domain mengenal istilah pendaftar pertama, yang artinya yang pertama mendaftarkan nama domain adalah pemiliknya, tanpa harus ada uji substansi, selama nama domain yang didaftarkan tersebut belum ada yang mendaftarkan sebelumnya maka ia akan mendapatkan nama domain tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan pendaftaran merek, diuraikan Ahmad M. Ramli, bahwa :
Dalam sistem merek, untuk diakui sebagai merek dan lindungi dibawah rezim hukum merek harus terlebih dahulu ditempuh proses pendaftaran, merek dan uji substansi. Di samping itu harus pula ditempuh mekanisme pengumuman dalam waktu tertentu yang memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan terhadap pendaftaran merek tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang dirugikan dapat mencegah pendaftaran merek yang dilakukan orang yang tidak beritikad baik. Merek diakui keberadaannya berdasarkan stelsel konstitutif, dengan kata lain tidak ada perlindungan tanpa pendaftaran.
Walaupun berbeda, bukan berarti tidak ada kaitan antara nama domain dengan merek dagang, seperti diungkapkan sebelumnya bahwa ada keterkaitan erat antara nama domain dengan merek dagang, mengingat keberadaan merek dagang memberi gambaran umum bagi pelanggan akan nama domain perusahaan pada saat pelanggan membutuhkan informasi produk atau hal lain mengenai perusahaan melalui dunia maya. Dinyatakan oleh Sabartua Tampubolon mengenai kemungkinan nama domain menjadi merek dagang, bahwa: “Adakalanya nama domain dapat menjadi merek dagang , apabila pemilik merek dagang kemudian mendaftarkan merek dagangnya ke kantor pengelola nama domain sehingga nama merek dagangnya tidak bisa didaftarkan lagi oleh orang lain”.
Pada prakteknya merek dagang cenderung menjadi nama domain perusahaan yang sama. Hal ini memberi gambaran umum pada masyarakat bahwa nama domain yang terdafatar adalah merek dagang yang ada di dunia nyata, sehingga tumbuh dalam pandangan publik nama situs menggambarkan merek dagang. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendaftaran nama domain orang lain atau merek dagang terkenal oleh mereka yang tidak memiliki hak atas nama tersebut menimbulkan masalah pada praktek dan keberadaannya.
Wallahu a'lam Bisshowaab....
1. Internet dan Aplikasinya
Sebelum menjadi jaringan internet, awalnya adalah program komputer yang merupakan layanan otomatis tanpa mengenal lintas jarak dan waktu. Sebuah program yang memang tidak bisa disebut sederhana, mengingat sejak lahirnya program komputer banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh layanannya. Menurut Andi Hamzah dan Boedi D. Marsita terdapat dua pendapat yang secara umum merangkum pengertian-pengertian lainnya mengenai komputer, diuraikan oleh keduanya sebagai berikut :
Pendapat pertama, yang dimaksud dengan komputer adalah:
komputer merupakan serangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama dan dapat melakukan rentetan atau serangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi/ program yang diberikan kepadanya.
Pendapat kedua, yang dimaksud dengan komputer adalah :
Komputer adalah suatu rangkaian peralatan-peralatan dan fasilitas yang bekerja secara elektronis, bekerja dibawah control suatu operating sistem, melaksanakan pekerjaan berdasarkan rangkaian insrtuksi-instruksi yang disebut program serta mempunyai internal storage yang digunakan untuk menyimpan operating sistems, program dan data yang diolah.
Dari dua pendapat tersebut, Andi Hamzah dan Boedi D. Marsita memberikan gambaran mengenai komputer dengan tiga ciri yang pada intinya sebagai berikut ; “pertama, komputer merupakan suatu sistem yang bekerja bersama-sama secara elektronis. Kedua, Komputer memiliki alat penyimpan data dan program. Terakhir, komputer hanya akan bekerja jika dioperasikan, dengan kata lain komputer bekerja dibawah control”.
Pada perkembangan selanjutnya, mengikuti tuntutan manusia untuk mempermudah setiap kegiatannya. Maka teknologi barupun dikembangkan untuk memenuhi tuntutan itu dengan menggabungkan antara komputer dengan teknologi telekomunikasi. Penggabungan kedua bentuk teknologi tersebut melahirkan Internet (interconnected network) dengan layanan kilat lintas negara, “pada titik inilah babak awal gelombang perubahan peradaban yang ketiga sebagaimana dirumuskan Alvin Toffler dimulai, yaitu era informasi”. Diuraikan oleh A. Muis mengenai kecenderungan globalisasi media massa yang pada intinya dinyatakan bahwa informasi mengalir dalam hitungan detik keseluruh dunia, menjangkau nyaris seluruh masyarakat internasional dengan volume dan frekuensi yang besar yang menjadikan “mengerutnya” jarak antara berbagai tempat diseluruh dunia.
Abdul Wahid dan Muhammad Labib menyatakan bahwa : ”Informasi merupakan inti globalisasi”, diuraikan lebih lanjut olehnya yang pada intinya menyatakan bahwa informasi akan menjadi sarana mencapai interdepedensi ekonomi dunia melalui peningkatan volume dan transaksi perdagangan dan arus modal internasional yang pada akhirnya akan membawa penduduk planet Bumi menjadi suatu ‘world society’.
Sebagai jaringan komunikasi lintas Negara yang memiliki kecepatan akses dalam hitungan detik, untuk masyarakat modern, internet menjadi sarana untuk berbagai kepentingan dalam kehidupan mereka, termasuk hubungan pribadi dan bisnis. Sebuah kondisi yang menjanjikan kecepatan dan kemudahan untuk menjalin hubungan antar Negara, pemasaran, akses informasi dan lain-lain.
Dalam hal pemasaran, internet menjadi alat pemasaran paling praktis, murah dan cepat. Bagi banyak perusahaan terutama yang telah go publik internet merupakan sarana yang efektif untuk merambah pasar internasional melalui situs-situs yang mereka daftarkan pada umumnya dengan nama domain perusahaan untuk lebih mudah dikenal dan diidentifikasi oleh pelanggan atau calon pelanggan mereka. Tidak mengherankan jika kemudian nama perusahaan sekaligus dijadikan sebagai nama alamat situs perusahaan di Dunia maya.
2. Mekanisme dan Kaidah hukum Pendaftaran Nama Domain
Sebagai sistem penamaan yang berupa alamat di Internet, nama domain pada perkembangannya menjadi identitas di dunia maya yang terkait erat dengan dunia nyata khususnya pada bidang pemasaran. Kebanyakan perusahaan mendaftarkan nama domain mereka sebagai website yang dimanfaatkan untuk membuka jaringan Internasional. Pada intinya diuraikan oleh Ahmad Ramli bahwa penamaan domain sendiri bersifat standard dan hirarkis melalui sistem penamaan yang terhubung diseluruh dunia dengan nama Domain Name Sistem (DNS) yang memberikan identitas atas sebuah server di Internet. Selanjutnya dinyatakan oleh Ahmad M. Ramli mengenai lembaga pendaftaran dan pengelolaan nama domain diseluruh dunia sebagai berikut :
Sejarah awalnya IANA memberikan delegasi wewenang pendaftaran dan pengelolaan nama domain generic Top Level Domain (gTLD) kepada Network Solution Incorporation (NSI) untuk domain .com (dot com), .net (dot net) dan .org (dot org). NSI menerima pendaftaran nama domain melalui situs InterNIC (Internet Network Information Centre), sedangkan untuk country code Top Level Domain (ccTLD) pengelolaannya diserahkan kepada tiap Negara.
Tanggal 25 November 1998 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) terbentuk dan kemudian mengambil alih tugas IANA. Sejak saat itu pendaftaran nama domain tidak lagi menjadi monopoli NSI, tetapi dapat dilakukan melalui registrar lain yang diakreditasi oleh ICANN. InterNIC kemudian difungsikan sebagai pusat informasi terpadu tentang Internet secara global.
Lembaga pendaftaran nama domain pada setiap Negara berbeda, di Amerika Serikat pendaftaran dilakukan pada lembaga yang bernama InterNIC yang sekaligus merupakan pusat informasi terpadu tentang internet secara global dan di Indonesia pendaftaran dapat dilakukan pada Indonesian Network Information Centre (IDNIC). Pendaftaran dapat dilakukan secara online pada lembaga yang telah ditentukan di negara dimana nama domain didaftarkan dengan jumlah pembayaran ditentukan oleh lembaga tersebut. Ada perjanjian yang dibuat berskala internasional oleh ICANN dalam Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (URDP) sebagai aturan tertulis yang menjadi dasar penyelesaian sengketa tertentu mengenai nama domain yang timbul atau mungkin timbul.
Semua website yang terdaftar melalui jaringan ICANN terikat pada perjanjian yang dibuat oleh ICANN tersebut, termasuk semua Website Indonesia yang terdaftar melalui IDNIC yang diakreditasi oleh ICANN. Namun, IDNIC atau ICANN tidak selalu memastikan mengenai itikad baik/ buruk dari register ketika mendaftarkan nama domain mereka, sehingga ada kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh register terlepas dari kuasa registrar yang menyebabkan timbul delik setelahnya. Dinyatakan oleh Sabartua Tampubolon bahwa : “registrar tidak akan bertanggungjawab terhadap segala implikasi hukum yang berkenaan dengan nama domain tersebut, kecuali yang diakibatkan karena kelalaiannya dalam mengemban amanat tersebut”.
Pendaftaran nama domain memakai prinsip ‘First come first serve’ yang artinya pendaftar pertama adalah pemilik domain, kondisi seperti ini menurut Ahmad M. Ramli tidak mengenal uji substansi pada saat pendaftaran. Diuraikan olehnya sebagai berikut :
Hal ini dapat dipahami mengingat secara teknis uji substantif akan menghilangkan sifat teknologi internet yang semuanya dilakukan secara virtual, tanpa kontak fisik, berlangsung demikian cepat dan pengecekannya dilakukan melalui teknologi internet yang sangat efisien. Dengan demikian pengecekan yang dilakukan pengelola nama domain cukup dengan mencocokkan nama domain dalam proses pendaftaran dengan nama domain yang telah terdaftar sebelumnya, jika ternyata tidak terdapat kesamaan secara utuh maka pendaftaran nama domain baru dapat diterima.
Prinsip ini memberi peluang bagi siapa saja yang akan mendaftarkan nama domain sebagai website yang akan dimanfaatkannya, walaupun itu bukan namanya/ nama perusahaannya. Hal ini menjadi permasalahan ketika ada pihak dengan itikad buruk mendaftarkan domain orang lain untuk mencari keuntungan diri sendiri. Oleh karena itu harus ada prinsip lain yang berdampingan dengan prinsip ‘first come first serve’ atau yang oleh UU ITE dikenal dengan istilah ‘pendaftar pertama’, yakni prinsip ‘itikad baik’, ‘tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat’ dan ‘tidak melanggar hak orang lain’. Keempat prinsip yang berdampingan ini menjadi Prevensi bagi terjadinya delik.
Tidak terlepas dari hal diatas, dunia maya adalah ruang publik dimana setiap orang dapat menjadi bagiannya, saling berinteraksi sebagai masyarakat beradab, bukan ruang bebas tanpa batas yang tidak memiliki aturan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa : “Ruang cyber atau dunia maya (mayantara) bukanlah dunia yang terpisah dari kehidupan manusia secara nyata, melainkan merupakan bagian/ perluasan dari lingkungan (environment) dan lingkungan hidup (life environment) yang perlu dijaga dan dipelihara kualitasnya”.
Seperti halnya dunia nyata ruang cyberpun memiliki aturan yang didefinisikan bersama oleh pemakai ruang tersebut, aturan dalam ruang cyber memiliki ukuran sama dengan aturan pada ruang “real” mengenai etis atau tidak etis, tercela atau tidak tercela suatu perbuatan. walaupun memiliki kendala dalam menjerat pembuat dan dalam pembuktiannya, namun aturan itu tetap ada dan berlaku di kalangan pengguna ruang cyber.
3. Parasit sebagai perbuatan curang melalui internet
Parasit adalah bentuk ketiga dari kejahatan nama domain, menurut Budi Rahardjo yang pada intinya menyatakn bahwa kejahatan nama domain dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. Yakni: pertama, mendaftarkan nama domain badan usaha, organisasi, orang lain atau pihak lain di luar dirinya kemudian dijual pada pemilik nama domain tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal (cyber squatter). Jenis pertama ini mirip calo karcis yang tujuan utama mencari keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. Kedua, membuat domain plesetan (typosite) yang juga bertujuan mencari keuntungan. Domain plesetan ini biasanya didaftarkan untuk menjerat pengguna internet masuk dalam situs yang diinginkan pembuat untuk diarahkan dengan maksud tertentu, atau dalam bentuk lain seperti kasus klikbca.com, dimana situs klikbca.com diplesetkan menjadi clikbca.com, clikbac.com dan klikbac.com. Dalam kasus ini pelanggan yang salah ketik klikbca.com, kemungkinan besar akan masuk dalam situs plesetannya. Modus ini bertujuan untuk membuat pelanggan memasukkan nomor pinnya, ketika pin sudah masuk kedalam situs plesetan, maka pembuat akan mudah menarik account pelanggan yang terjebak.
Bentuk cyber squatting yang ketiga adalah mendaftarkan dan menggunakan nama domain saingan yang lebih populer darinya. Pendaftaran domain saingan ini dapat terjadi dengan beberapa alasan. Pertama, membajak situs saingan dengan tujuan membatasi pemasaran saingannya tersebut. Kedua, menjaring pelanggan saingan untuk masuk dalam situs tersebut kemudian diarahkan untuk masuk dalam server tertentu pada situs tersebut dan yang terakhir, bertujuan merusak nama baik saingan di mata pelanggannya melalui Nama domain saingannya tersebut.
Kejahatan nama domain jenis ketiga ini oleh Didik M. arief Mansyur disebut sebagai parasite (parasit). Diuraikan lebih lanjut oleh Didik M. Arief Mansyur sebagai berikut :
Parasite mempunyai modus mirip dengan cyber-squatters. Perbedaannya terletak pada pemakaian merk dagang sebagai domain name, sementara konsumen pada umumnya mempunyai anggapan domain name sama dengan merk dagang. Hal ini tentunya sangat sangat merugikan pedagang, khususnya merk dagang terkenal, misalnya dalam kasus penggunaan merk dagang Mustika Ratu sebagai domain name perusahaan lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan produk kosmetik yang selama ini menjadi trade mark PT. Mustika Ratu.
Penggunaan nama domain orang lain dengan bergantung pada mereknya yang terkenal untuk melakukan penawaran adalah indikasi dari adanya perbuatan curang, parasit selain bergantung pada merek yang lebih populer juga berakibat pada tertutupnya kemungkinan pemilik merek mendaftarkan nama domainnya sendiri, mengingat azas “first come first serve” yang dianut dalam pendaftaran nama domain.
Untuk dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan nama domain ini salah satunya adalah pentingnya menekankan itikad baik bagi pendaftar.
4. Keterkaitan Nama Domain dan Merek Dagang
Pengertian tentang nama domain ini dikutip oleh Tampubolon Sabartua dari Cita Citrawinda Priapantja yang menyatakan : “Domain name adalah nama suatu situs di Internet (Komputer Address). ‘domain name’ bukan HAKI, ‘domain name’ tidak dilindungi hukum, tidak seperti hak cipta, paten dan merek”. Nama domain dan merek dagang jelas berbeda, nama domain bukanlah merek dagang yang mendapat perlindungan hukum melalui undang-undang merek. Edmon Makarim dalam bukunya Kompilasi Hukum Telematika menguraikan sebagai berikut : “Nama domain hanyalah keberadaan suatu alamat dalam suatu jaringan komputer global (Internet),…. dibangun berdasarkan atas asas kebebasan berinformasi (freedom of information) dan asas kebebasan berkomunikasi (free flow of information) dari para pihak yang menggunakannya,..”.
Walaupun keduanya memiliki keterkaitan erat, namun tidak dapat dikatakankan bahwa keduanya identik, keduanya “memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda”. Pendaftaran nama domain mengenal istilah pendaftar pertama, yang artinya yang pertama mendaftarkan nama domain adalah pemiliknya, tanpa harus ada uji substansi, selama nama domain yang didaftarkan tersebut belum ada yang mendaftarkan sebelumnya maka ia akan mendapatkan nama domain tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan pendaftaran merek, diuraikan Ahmad M. Ramli, bahwa :
Dalam sistem merek, untuk diakui sebagai merek dan lindungi dibawah rezim hukum merek harus terlebih dahulu ditempuh proses pendaftaran, merek dan uji substansi. Di samping itu harus pula ditempuh mekanisme pengumuman dalam waktu tertentu yang memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan terhadap pendaftaran merek tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang dirugikan dapat mencegah pendaftaran merek yang dilakukan orang yang tidak beritikad baik. Merek diakui keberadaannya berdasarkan stelsel konstitutif, dengan kata lain tidak ada perlindungan tanpa pendaftaran.
Walaupun berbeda, bukan berarti tidak ada kaitan antara nama domain dengan merek dagang, seperti diungkapkan sebelumnya bahwa ada keterkaitan erat antara nama domain dengan merek dagang, mengingat keberadaan merek dagang memberi gambaran umum bagi pelanggan akan nama domain perusahaan pada saat pelanggan membutuhkan informasi produk atau hal lain mengenai perusahaan melalui dunia maya. Dinyatakan oleh Sabartua Tampubolon mengenai kemungkinan nama domain menjadi merek dagang, bahwa: “Adakalanya nama domain dapat menjadi merek dagang , apabila pemilik merek dagang kemudian mendaftarkan merek dagangnya ke kantor pengelola nama domain sehingga nama merek dagangnya tidak bisa didaftarkan lagi oleh orang lain”.
Pada prakteknya merek dagang cenderung menjadi nama domain perusahaan yang sama. Hal ini memberi gambaran umum pada masyarakat bahwa nama domain yang terdafatar adalah merek dagang yang ada di dunia nyata, sehingga tumbuh dalam pandangan publik nama situs menggambarkan merek dagang. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendaftaran nama domain orang lain atau merek dagang terkenal oleh mereka yang tidak memiliki hak atas nama tersebut menimbulkan masalah pada praktek dan keberadaannya.
Wallahu a'lam Bisshowaab....
Selasa, 02 Maret 2010
MAHAR DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN ADAT
By: Setia darma
PENDAHULUAN
Mahar atau yang lebih dikenal dengan sebutan maskawin bukan hal asing bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Mahar hanya akan timbul jika ada perkawinan, artinya tanpa didahului dengan adanya perkawinan mahar tidak akan pernah ada.
Disini, untuk berbicara mahar kita perlu tahu tentang perkawinan. Bukan berarti kita harus membedah tentang perkawinan itu sendiri, namun setidaknya perlu diketahui definisi perkawinan itu sendiri. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1971 Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa .
Ikatan lahir batin yang dimaksud dari definisi perkawinan diatas adalah ikatan yang penuh dengan kerelaan, dan mahar adalah salah satu implikasi dari kerelaan itu. Begitu pentingnya keberadaan mahar, Maka Islam mewajibkan adanya mahar dalam perkawinan.
Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maharpun diwajibkan. Namun pada perkembangannya dalam masyarakat adat di Indonesia tidak selamanya sesuai dengan aturan Islam, mahar menjadi harga perempuan yang tidak bisa ditawar. Pada akhirnya, mahar yang lahir dari aturan islam menjadi begitu berbeda dan nyaris tidak syar’i ketika ia mulai diterapkan pada masyarakat adat tertentu di Indonesia.
Makalah sederhana ini, berusaha menggambarkan mengenai mahar menurut ajaran Islam dan mengenai mahar menurut masyarakat adat tertentu di Indonesia serta letak perbedaan mengenai mahar diantara keduanya.
Mengingat mengenai mahar serta keterkaitannya dengan perkawinan begitu luas dan kompleks, menjadi suatu kemustahilan bagi penulis memaparkan semuanya dalam bentuk makalah sederhana dan terbatas. Selain itu, penulis sadar betul keterbatasannya dalam pengetahuan dan referensi, sehingga dalam tulisan sederhana ini penulis hanya akan berusaha memaparkan mengenai mahar menurut Aturan Islam dan menurut Masyarakat adat tertentu di Indonesia serta perbedaannya.
MAHAR DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN ADAT
Pengertian Mahar
Mahar disebut juga Shidaq/ Maskawin. Menurut Drs. Sudarsono, S.H., M.Si Mahar adalah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan baik berupa uang atau barang dan diberikan ketika akad nikah berlangsung . Dari pengertian tersebut seolah-olah mahar tidak bisa dihutang, sebab dinyatakan oleh Sudarsono bahwa mahar diberikan ketika akad nikah berlangsung.
Berbeda menurut Lembaga Darut Tauhid, mahar adalah sejumlah harta yang diberikan kepada Istri sehubungan akad nikah yang dilaksanakan antara suami Istri . Dari pengertian inipun tergambar seolah-olah mahar diberikan setelah berlangsungnya perkawinan, tergambar dari kalimat pemberian kepada Istri yang menunjukkan bahwa suami memberikan sejumlah harta kepada wanita yang sudah dikawininya.
Mahar sendiri merupakan pemberian wajib, sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Sudarsono diatas. Wajib menunjuk pada keharusan yang tidak boleh ditinggalkan, Allah Berfirman dalam QS:An-Nisa’: 4; Yang Artinya:
Berikanlah Maskawin atau Mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan…. (QS: An-Nisa’:4).
Mahar dapat diberikan dengan cara tunai atau hutang dan dalam bentuk barang ataupun jasa. Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim; dari Sahl bin Sa’as as Saidi bahwa ada seorang sahabat rosul yang ingin menikah dan tidak memiliki apa-apa sebagai maskawin, maka Rosul menanyakannya; “ Apa yang engkau Hafal dari Al-Qur’an?” dia menjawab, “saya hafal ini dan itu”, selanjutnya Rosul Bersabda,” Pergilah, aku telah mengawinkanmu dengannya dengan mahar ayat Al-Qur’an yang ada padamu untuk kamu ajarkan padanya”.
Hadist yang dipersingkat oleh penulis diatas menunjukkan bahwa mahar tidaklah harus berupa uang atau barang, namun bisa berupa jasa .
Mahar sendiri bukanlah rukun dalam perkawinan, melainkan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Itu sebabnya mahar tidak harus ada pada saat perkawinan berlangsung, mahar bisa dihutang dan dibayar ketika perkawinan sudah berjalan. Mengenai penyebutan jumlah mahar dalam akad, Ali As’ad menyatakan makruh jika tidak menyebutkan jumlah mahar dalam akad .
Dari penjelasan sederhana diatas, dapat disimpulkan mengenai pengertian Mahar secara umum bahwa Mahar adalah pemberian wajib dari laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya baik berupa uang, barang atau jasa dan dengan cara tunai ataupun hutang.
Pengertian mahar menurut Aturan Islam dengan adat tidak banyak berbeda, setidak mengenai “pemberian wajib”, bahwa adatpun memberi arti mahar sebagai pemberian Wajib. Namun, Masyarakat adat tertentu di Indonesia tidak mengenal mahar dengan cara hutang atau kredit sekaligus juga tidak mengenal mahar dalam bentuk jasa. Bagi Masyarakat Adat tertentu tersebut Mahar harus berupa uang atau barang dan harus dibayar tunai.
Fungsi Mahar
a) Untuk menghalalkan bercampurnya seorang laki-laki dengan seorang wanita, beberapa hadist Rosul menunjuk pada hal tersebut, antara lain: yang Artinya:
Syarat yang lebih wajib kamu tunaikan adalah sesuatu yang dengannya kamu halalkan kemaluannya (HR.Bukhori dan Muslim)
Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu daud, dikisahkan: yang Artinya:
Dari Jabir: Rosulallah SAW. telah bersabda; “kalau sekiranya memberi makan sepenuh dua tangannya saja untuk maskawin seorang perempuan, sesungguhnya perempuan itu halal baginya” (HR. Ahmad dan Abu Daud) .
b). Sebagai wujud pemuliaan terhadap wanita. Menurut Abdul Halim Mahar merupakan lambing yang nilainya terletak pada perasaan orang yang memberikannya dan keinginannya untuk memuliakan teman hidupnya (Istrinya) .
c). Sebagai Aplikasi Kerelaan seorang laki-laki terhadap perempuan yang dinikahinya. Dalam QS An-Nisa’ ayat 4 Allah berfirman yang pada intinya menyatakan bahwa mahar haruslah merupakan pemberian penuh kerelaan, Artinya laki-laki memberikannya terhadap perempuan yang ia nikahi dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak manapun sekaligus sebagai wujud pernyataan kerelaannya menikahi perempuan tersebut.
d). Sebagai Wujud penerimaan seorang perempuan terhadap laki-laki yang menikahinya. Pada konteks ini, penerimaan perempuan terhadap mahar (kecil ataupun besar) yang diberikan laki-laki yang menikahinya adalah wujud kerelaannya menerima laki-laki tersebut apa adanya.
e). Sebagai lambang Tanggung Jawab Suami .
Berbicara mengenai fungsi mahar menurut agama Islam dan menurut Adat dapat dikatakan tidak ada perbedaan, walaupun tidak dapat dipungkiri didaerah-daerah tertentu di Indonesia besar atau kecilnya mahar menjadi indicator kedudukan social maupun ekonomi seseorang, hal ini terkadang mengaburkan fungsi mahar. Seolah-olah mahar berfungsi sebagai penunjuk harga perempuan dan pengukur kelas social ataupun ekonomi si laki-laki ataupun perempuan.
Yang Menentukan Mahar
Dalam Islam tidak ada keharusan siapa yang menentukan mahar, yang paling penting mahar haruslah merupakan pemberian yang penuh kerelaan dan dapat diterima oleh si perempuan. Pada Zaman Rosulallah SAW. mahar ditentukan dari kesanggupan laki-laki untuk memberi pada perempuan yang dinikahinya dan si perempuan rela menerimanya. Berikut adalah salah satu hadist yang mengisahkan tentang mahar: yang Artinya:
Dari Amir bin Rabi’ah: “Sesungguhnya seorang perempuan dari suku fazarah telah nikah dengan maskawin dua terompah, maka Rosulallah SAW. Bertanya kepada perempuan itu: Sukakah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua terompah itu?, jawab perempuan itu: ya, saya ridho dengan itu. Maka Rosulallah membiarkan perkawinan itu”. (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).
Berbeda dengan Ajaran Islam, dalam masyarakat adat tertentu di Indonesia seperti; lampung dan Sulawesi maskawin ditentukan oleh perempuan atau pihak perempuan.
Mengenai yang berhak menerima mahar, tidak ada perbedaan dalam praktek antara hukum islam dan adat bahwa yang berhak menerima mahar adalah perempuan.
Besarnya Mahar
Islam tidak membatasi besar atau kecilnya mahar. Sebagai pemberian penuh kerelaan, mahar yang diberikan haruslah sesuai dengan kesanggupan si pemberi dalam hal ini laki-laki. Ada beberapa jenis mahar pada zaman Rosulallah SAW. Antara lain ;
1) Mahar lima ratus dirham
Menurut hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dengan musnad Abu Salamah bin Abdur Rahman bahwa Mahar yang diberikan oleh Rosulallah SAW. Kepada istri-istrinya adalah dua belas Uqiyah dan satu Nasy (setengah Uqiyah / lima Ratus Dirham).
2) Mahar dengan masuknya suami kedalam Agama islam
Hal ini terjadi antara Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim.
3) Mahar Emas sebesar Biji Kurma
Dari Anas r.a. bahwa Nabi SAW. Melihat pada Abdur Rahman bin Auf warna kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya; “apa ini?” dia menjawab, “ saya telah kawin dengan seorang wanita dengan mahar emas sebesar biji kurma”. Beliau berkata, “Mudah-mudahan Allah memberi berkah kepadamu. Adakanlah Walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing”.(HR. Bukhari dan Muslim).
4) Mahar mengajari Si Wanita beberapa ayat Al-Qur’an
Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim; dari Sahl bin Sa’as as Saidi bahwa ada seorang sahabat rosul yang ingin menikah dan tidak memiliki apa-apa sebagai maskawin, maka Rosul menanyakannya; “ Apa yang engkau Hafal dari Al-Qur’an?” dia menjawab, “saya hafal ini dan itu”, selanjutnya Rosul Bersabda,” Pergilah, aku telah mengawinkanmu dengannya dengan mahar ayat Al-Qur’an yang ada padamu untuk kamu ajarkan padanya”.
5) Mahar dua Terompah
Dari Amir bin Rabi’ah: “Sesungguhnya seorang perempuan dari suku fazarah telah nikah dengan maskawin dua terompah, maka Rosulallah SAW. Bertanya kepada perempuan itu: Sukakah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua terompah itu?, jawab perempuan itu: ya, saya ridho dengan itu. Maka Rosulallah membiarkan perkawinan itu”. (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).
6) Mahar Baju Besi
Dari Ibnu Abbas, dia berkata, ‘ketika Ali r.a. kawin dengan Fatimah r.a., Rosulallah SAW. Berkata kepada Ali, “Berikanlah sesuatu (sebagai maskawin) kepadanya. “dia menjawab, “saya tidak punya apa-apa. “Beliau bertanya, “mana baju besi huthamiyah?” Dia menjawab, “Dia ada padaku. “Beliau bersabda, “Berikanlah dia kepadanya”. (HR. Nasai)
7) Mahar Kebun
Ibnu Abbas berkata, “Istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulallah SAW. Seraya berkata, “ Wahai Rasulallah, aku tidak tercela aga dan akhlaq Tsabit, tetapi aku tidak kuat (hidup) dengannya.’maka Rasulallah SAW. Bertanya, ‘Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?’ (Maharnya dahulu adalah berupa kebun). Dia menjawab, “Mau”. (HR. Bukhari)
Demikian penentuan mahar menurut Islam, tidak terbatas besar atau kecilnya, Semua harus sesuai kemampuan laki-laki pemberi mahar. Namun, Islam mensyari’atkan mahar yang tidak terlalu besar atau yang berlebih-lebihan. Hadist Rosul: yang Artinya:
Ingatlah, janganlah kamu berlebih-lebihan mengenai maskawin wanita-wanita kamu. Karena kalau maskawin yang mahal itu sebagai tanda kemuliaan didunia atau sebagai tanda taqwa disisi Allah ‘azza Wa Jalla, Niscaya Nabi SAW lebih utama melakukan hal itu daripada kamu. Rosulallah SAW. Tidak pernah memberi maskawin kepada istrinya dan putri-putri beliau juga tidak pernah diberi maskawin lebih dari dua belas uqiyah. Sungguh seseorang berlebih-lebihan didalam memberikan mahar kepada istrinya, sehingga terjadi rasa permusuhan didalam hatinya, dan sehingga dia berkata,’Aku telah dibebani untuk memberikan segala milikku kepadamu’”. (HR.Nasai)
Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa mahar yang terlalu besar atau yang berlebih-lebihan hanya akan mendatangkan mudharat bagi pasangan tersebut dan akan menjadi benalu bagi rumah tangga mereka. Dalam hadist lain diriwayatkan Rosul bersabda: “ Wanita-wanita umatku yang paling mulia adalah mereka yang cantik parasnya dan sedikit (rendah) maharnya”. Diriwayatkan pula beliau bersabda, “Sesungguhnya wanita yang mendatangkan banyak berkah adalah wanita yang rendah maharnya”.
Lahir dari sumber yang sama, namun tumbuh dan berkembang pada tempat dan kultur yang berbeda. Begitulah mahar, lahir dari Islam namun tumbuh dan berkembang dimasyarakat adat di Indonesia. Lain lubuk lain ikannya, lain rumput lain belalangnya. Mungkin pepatah sederhana ini dapat sedikit menggambarkan bagaimana mahar dalam masyarakat Adat di Indonesia. Islam memang tidak membatasi besar atau kecilnya mahar, bahkan Islam mensyari’atkan mahar yang rendah dan tidak berlebih-lebihan. Namun pada perkembangannya mahar yang ditentukan oleh pihak wanita selalu besar dan berlebihan contohnya; masyarakat adat Sulawesi, masyarakat adat suku tertentu dilampung dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia.
Besarnya mahar yang ditentukan oleh pihak wanita tidak jarang menyebabkan batalnya perkawinan karena ketidak sanggupan pihak laki-laki untuk membayar mahar. Sedangkan pada masyarakat adat mahar yang ditentukan oleh pihak wanita tidak dapat ditawar apalagi dihutang dengan alasan apapun, sehingga jika pihak laki-laki tidak sanggup membayar mahar, maka ia diwajibkan untuk mundur. Dalam masyarakat adat kenyataan social ini sekaligus sebagai indicator kedudukan social dan ekonomi seseorang, semakin terhormat keluarga pihak wanita, semakin besar mahar yang mereka minta. Terhormat disini bisa karena tingkat pendidikan, kedudukan dalam adat (gelar adat) atau bisa juga karena tingkat perekonomian keluarga si perempuan.
Dizaman modern ini pada kehidupan metropolitan tidak perduli latar belakang adat wanita ataupun laki-lakinya mahar sudah tidak ditentukan oleh pihak wanita, namun ditentukan bersama-sama oleh wanita dan laki-laki yang akan menikah. Artinya, besarnya mahar yang akan diberikan oleh laki-laki adalah berdasarkan permintaan si perempuan dan atas kesanggupan si laki-laki. Namun fenomena ini hanya berlaku bagi mereka yang hidup diluar masyarakat adat asal mereka.
REFERENSI
Abu Syuqqoh, Abdul Halim, Kebebasan Wanita, Jilid.5, Jakara: Gema Insani, 1998.
Ali, Muhammad Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Jakarta: Raja grafindo persada,1995, H.72
As’ad,Ali, Fatchul Mu’in, Yogyakarta:Menara, 1979.
Faridl, Miftah, Pokok-pokok Ajaran Islam, Bandung: Pustaka, 1996.
Lembaga Darut Tauhid, Terj: Al Usrah Al-Muslimah Oleh Chumaidi Umar, Jakarta: Mizan, 1990.
Rasyid, Sulaiman, Fiqih Islam, Cet.XXII, Bandung: Sinar Baru,1989.
Sudarsono, Kamus Hukum, Cet.V, Jakarta: Cineka Cipta, 2007.
Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1971.
Al-Qur’an
Hadist
Wallahu'a'alam Bisshowab...
PENDAHULUAN
Mahar atau yang lebih dikenal dengan sebutan maskawin bukan hal asing bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Mahar hanya akan timbul jika ada perkawinan, artinya tanpa didahului dengan adanya perkawinan mahar tidak akan pernah ada.
Disini, untuk berbicara mahar kita perlu tahu tentang perkawinan. Bukan berarti kita harus membedah tentang perkawinan itu sendiri, namun setidaknya perlu diketahui definisi perkawinan itu sendiri. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1971 Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa .
Ikatan lahir batin yang dimaksud dari definisi perkawinan diatas adalah ikatan yang penuh dengan kerelaan, dan mahar adalah salah satu implikasi dari kerelaan itu. Begitu pentingnya keberadaan mahar, Maka Islam mewajibkan adanya mahar dalam perkawinan.
Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maharpun diwajibkan. Namun pada perkembangannya dalam masyarakat adat di Indonesia tidak selamanya sesuai dengan aturan Islam, mahar menjadi harga perempuan yang tidak bisa ditawar. Pada akhirnya, mahar yang lahir dari aturan islam menjadi begitu berbeda dan nyaris tidak syar’i ketika ia mulai diterapkan pada masyarakat adat tertentu di Indonesia.
Makalah sederhana ini, berusaha menggambarkan mengenai mahar menurut ajaran Islam dan mengenai mahar menurut masyarakat adat tertentu di Indonesia serta letak perbedaan mengenai mahar diantara keduanya.
Mengingat mengenai mahar serta keterkaitannya dengan perkawinan begitu luas dan kompleks, menjadi suatu kemustahilan bagi penulis memaparkan semuanya dalam bentuk makalah sederhana dan terbatas. Selain itu, penulis sadar betul keterbatasannya dalam pengetahuan dan referensi, sehingga dalam tulisan sederhana ini penulis hanya akan berusaha memaparkan mengenai mahar menurut Aturan Islam dan menurut Masyarakat adat tertentu di Indonesia serta perbedaannya.
MAHAR DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN ADAT
Pengertian Mahar
Mahar disebut juga Shidaq/ Maskawin. Menurut Drs. Sudarsono, S.H., M.Si Mahar adalah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan baik berupa uang atau barang dan diberikan ketika akad nikah berlangsung . Dari pengertian tersebut seolah-olah mahar tidak bisa dihutang, sebab dinyatakan oleh Sudarsono bahwa mahar diberikan ketika akad nikah berlangsung.
Berbeda menurut Lembaga Darut Tauhid, mahar adalah sejumlah harta yang diberikan kepada Istri sehubungan akad nikah yang dilaksanakan antara suami Istri . Dari pengertian inipun tergambar seolah-olah mahar diberikan setelah berlangsungnya perkawinan, tergambar dari kalimat pemberian kepada Istri yang menunjukkan bahwa suami memberikan sejumlah harta kepada wanita yang sudah dikawininya.
Mahar sendiri merupakan pemberian wajib, sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Sudarsono diatas. Wajib menunjuk pada keharusan yang tidak boleh ditinggalkan, Allah Berfirman dalam QS:An-Nisa’: 4; Yang Artinya:
Berikanlah Maskawin atau Mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan…. (QS: An-Nisa’:4).
Mahar dapat diberikan dengan cara tunai atau hutang dan dalam bentuk barang ataupun jasa. Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim; dari Sahl bin Sa’as as Saidi bahwa ada seorang sahabat rosul yang ingin menikah dan tidak memiliki apa-apa sebagai maskawin, maka Rosul menanyakannya; “ Apa yang engkau Hafal dari Al-Qur’an?” dia menjawab, “saya hafal ini dan itu”, selanjutnya Rosul Bersabda,” Pergilah, aku telah mengawinkanmu dengannya dengan mahar ayat Al-Qur’an yang ada padamu untuk kamu ajarkan padanya”.
Hadist yang dipersingkat oleh penulis diatas menunjukkan bahwa mahar tidaklah harus berupa uang atau barang, namun bisa berupa jasa .
Mahar sendiri bukanlah rukun dalam perkawinan, melainkan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Itu sebabnya mahar tidak harus ada pada saat perkawinan berlangsung, mahar bisa dihutang dan dibayar ketika perkawinan sudah berjalan. Mengenai penyebutan jumlah mahar dalam akad, Ali As’ad menyatakan makruh jika tidak menyebutkan jumlah mahar dalam akad .
Dari penjelasan sederhana diatas, dapat disimpulkan mengenai pengertian Mahar secara umum bahwa Mahar adalah pemberian wajib dari laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya baik berupa uang, barang atau jasa dan dengan cara tunai ataupun hutang.
Pengertian mahar menurut Aturan Islam dengan adat tidak banyak berbeda, setidak mengenai “pemberian wajib”, bahwa adatpun memberi arti mahar sebagai pemberian Wajib. Namun, Masyarakat adat tertentu di Indonesia tidak mengenal mahar dengan cara hutang atau kredit sekaligus juga tidak mengenal mahar dalam bentuk jasa. Bagi Masyarakat Adat tertentu tersebut Mahar harus berupa uang atau barang dan harus dibayar tunai.
Fungsi Mahar
a) Untuk menghalalkan bercampurnya seorang laki-laki dengan seorang wanita, beberapa hadist Rosul menunjuk pada hal tersebut, antara lain: yang Artinya:
Syarat yang lebih wajib kamu tunaikan adalah sesuatu yang dengannya kamu halalkan kemaluannya (HR.Bukhori dan Muslim)
Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu daud, dikisahkan: yang Artinya:
Dari Jabir: Rosulallah SAW. telah bersabda; “kalau sekiranya memberi makan sepenuh dua tangannya saja untuk maskawin seorang perempuan, sesungguhnya perempuan itu halal baginya” (HR. Ahmad dan Abu Daud) .
b). Sebagai wujud pemuliaan terhadap wanita. Menurut Abdul Halim Mahar merupakan lambing yang nilainya terletak pada perasaan orang yang memberikannya dan keinginannya untuk memuliakan teman hidupnya (Istrinya) .
c). Sebagai Aplikasi Kerelaan seorang laki-laki terhadap perempuan yang dinikahinya. Dalam QS An-Nisa’ ayat 4 Allah berfirman yang pada intinya menyatakan bahwa mahar haruslah merupakan pemberian penuh kerelaan, Artinya laki-laki memberikannya terhadap perempuan yang ia nikahi dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak manapun sekaligus sebagai wujud pernyataan kerelaannya menikahi perempuan tersebut.
d). Sebagai Wujud penerimaan seorang perempuan terhadap laki-laki yang menikahinya. Pada konteks ini, penerimaan perempuan terhadap mahar (kecil ataupun besar) yang diberikan laki-laki yang menikahinya adalah wujud kerelaannya menerima laki-laki tersebut apa adanya.
e). Sebagai lambang Tanggung Jawab Suami .
Berbicara mengenai fungsi mahar menurut agama Islam dan menurut Adat dapat dikatakan tidak ada perbedaan, walaupun tidak dapat dipungkiri didaerah-daerah tertentu di Indonesia besar atau kecilnya mahar menjadi indicator kedudukan social maupun ekonomi seseorang, hal ini terkadang mengaburkan fungsi mahar. Seolah-olah mahar berfungsi sebagai penunjuk harga perempuan dan pengukur kelas social ataupun ekonomi si laki-laki ataupun perempuan.
Yang Menentukan Mahar
Dalam Islam tidak ada keharusan siapa yang menentukan mahar, yang paling penting mahar haruslah merupakan pemberian yang penuh kerelaan dan dapat diterima oleh si perempuan. Pada Zaman Rosulallah SAW. mahar ditentukan dari kesanggupan laki-laki untuk memberi pada perempuan yang dinikahinya dan si perempuan rela menerimanya. Berikut adalah salah satu hadist yang mengisahkan tentang mahar: yang Artinya:
Dari Amir bin Rabi’ah: “Sesungguhnya seorang perempuan dari suku fazarah telah nikah dengan maskawin dua terompah, maka Rosulallah SAW. Bertanya kepada perempuan itu: Sukakah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua terompah itu?, jawab perempuan itu: ya, saya ridho dengan itu. Maka Rosulallah membiarkan perkawinan itu”. (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).
Berbeda dengan Ajaran Islam, dalam masyarakat adat tertentu di Indonesia seperti; lampung dan Sulawesi maskawin ditentukan oleh perempuan atau pihak perempuan.
Mengenai yang berhak menerima mahar, tidak ada perbedaan dalam praktek antara hukum islam dan adat bahwa yang berhak menerima mahar adalah perempuan.
Besarnya Mahar
Islam tidak membatasi besar atau kecilnya mahar. Sebagai pemberian penuh kerelaan, mahar yang diberikan haruslah sesuai dengan kesanggupan si pemberi dalam hal ini laki-laki. Ada beberapa jenis mahar pada zaman Rosulallah SAW. Antara lain ;
1) Mahar lima ratus dirham
Menurut hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dengan musnad Abu Salamah bin Abdur Rahman bahwa Mahar yang diberikan oleh Rosulallah SAW. Kepada istri-istrinya adalah dua belas Uqiyah dan satu Nasy (setengah Uqiyah / lima Ratus Dirham).
2) Mahar dengan masuknya suami kedalam Agama islam
Hal ini terjadi antara Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim.
3) Mahar Emas sebesar Biji Kurma
Dari Anas r.a. bahwa Nabi SAW. Melihat pada Abdur Rahman bin Auf warna kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya; “apa ini?” dia menjawab, “ saya telah kawin dengan seorang wanita dengan mahar emas sebesar biji kurma”. Beliau berkata, “Mudah-mudahan Allah memberi berkah kepadamu. Adakanlah Walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing”.(HR. Bukhari dan Muslim).
4) Mahar mengajari Si Wanita beberapa ayat Al-Qur’an
Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim; dari Sahl bin Sa’as as Saidi bahwa ada seorang sahabat rosul yang ingin menikah dan tidak memiliki apa-apa sebagai maskawin, maka Rosul menanyakannya; “ Apa yang engkau Hafal dari Al-Qur’an?” dia menjawab, “saya hafal ini dan itu”, selanjutnya Rosul Bersabda,” Pergilah, aku telah mengawinkanmu dengannya dengan mahar ayat Al-Qur’an yang ada padamu untuk kamu ajarkan padanya”.
5) Mahar dua Terompah
Dari Amir bin Rabi’ah: “Sesungguhnya seorang perempuan dari suku fazarah telah nikah dengan maskawin dua terompah, maka Rosulallah SAW. Bertanya kepada perempuan itu: Sukakah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua terompah itu?, jawab perempuan itu: ya, saya ridho dengan itu. Maka Rosulallah membiarkan perkawinan itu”. (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).
6) Mahar Baju Besi
Dari Ibnu Abbas, dia berkata, ‘ketika Ali r.a. kawin dengan Fatimah r.a., Rosulallah SAW. Berkata kepada Ali, “Berikanlah sesuatu (sebagai maskawin) kepadanya. “dia menjawab, “saya tidak punya apa-apa. “Beliau bertanya, “mana baju besi huthamiyah?” Dia menjawab, “Dia ada padaku. “Beliau bersabda, “Berikanlah dia kepadanya”. (HR. Nasai)
7) Mahar Kebun
Ibnu Abbas berkata, “Istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulallah SAW. Seraya berkata, “ Wahai Rasulallah, aku tidak tercela aga dan akhlaq Tsabit, tetapi aku tidak kuat (hidup) dengannya.’maka Rasulallah SAW. Bertanya, ‘Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?’ (Maharnya dahulu adalah berupa kebun). Dia menjawab, “Mau”. (HR. Bukhari)
Demikian penentuan mahar menurut Islam, tidak terbatas besar atau kecilnya, Semua harus sesuai kemampuan laki-laki pemberi mahar. Namun, Islam mensyari’atkan mahar yang tidak terlalu besar atau yang berlebih-lebihan. Hadist Rosul: yang Artinya:
Ingatlah, janganlah kamu berlebih-lebihan mengenai maskawin wanita-wanita kamu. Karena kalau maskawin yang mahal itu sebagai tanda kemuliaan didunia atau sebagai tanda taqwa disisi Allah ‘azza Wa Jalla, Niscaya Nabi SAW lebih utama melakukan hal itu daripada kamu. Rosulallah SAW. Tidak pernah memberi maskawin kepada istrinya dan putri-putri beliau juga tidak pernah diberi maskawin lebih dari dua belas uqiyah. Sungguh seseorang berlebih-lebihan didalam memberikan mahar kepada istrinya, sehingga terjadi rasa permusuhan didalam hatinya, dan sehingga dia berkata,’Aku telah dibebani untuk memberikan segala milikku kepadamu’”. (HR.Nasai)
Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa mahar yang terlalu besar atau yang berlebih-lebihan hanya akan mendatangkan mudharat bagi pasangan tersebut dan akan menjadi benalu bagi rumah tangga mereka. Dalam hadist lain diriwayatkan Rosul bersabda: “ Wanita-wanita umatku yang paling mulia adalah mereka yang cantik parasnya dan sedikit (rendah) maharnya”. Diriwayatkan pula beliau bersabda, “Sesungguhnya wanita yang mendatangkan banyak berkah adalah wanita yang rendah maharnya”.
Lahir dari sumber yang sama, namun tumbuh dan berkembang pada tempat dan kultur yang berbeda. Begitulah mahar, lahir dari Islam namun tumbuh dan berkembang dimasyarakat adat di Indonesia. Lain lubuk lain ikannya, lain rumput lain belalangnya. Mungkin pepatah sederhana ini dapat sedikit menggambarkan bagaimana mahar dalam masyarakat Adat di Indonesia. Islam memang tidak membatasi besar atau kecilnya mahar, bahkan Islam mensyari’atkan mahar yang rendah dan tidak berlebih-lebihan. Namun pada perkembangannya mahar yang ditentukan oleh pihak wanita selalu besar dan berlebihan contohnya; masyarakat adat Sulawesi, masyarakat adat suku tertentu dilampung dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia.
Besarnya mahar yang ditentukan oleh pihak wanita tidak jarang menyebabkan batalnya perkawinan karena ketidak sanggupan pihak laki-laki untuk membayar mahar. Sedangkan pada masyarakat adat mahar yang ditentukan oleh pihak wanita tidak dapat ditawar apalagi dihutang dengan alasan apapun, sehingga jika pihak laki-laki tidak sanggup membayar mahar, maka ia diwajibkan untuk mundur. Dalam masyarakat adat kenyataan social ini sekaligus sebagai indicator kedudukan social dan ekonomi seseorang, semakin terhormat keluarga pihak wanita, semakin besar mahar yang mereka minta. Terhormat disini bisa karena tingkat pendidikan, kedudukan dalam adat (gelar adat) atau bisa juga karena tingkat perekonomian keluarga si perempuan.
Dizaman modern ini pada kehidupan metropolitan tidak perduli latar belakang adat wanita ataupun laki-lakinya mahar sudah tidak ditentukan oleh pihak wanita, namun ditentukan bersama-sama oleh wanita dan laki-laki yang akan menikah. Artinya, besarnya mahar yang akan diberikan oleh laki-laki adalah berdasarkan permintaan si perempuan dan atas kesanggupan si laki-laki. Namun fenomena ini hanya berlaku bagi mereka yang hidup diluar masyarakat adat asal mereka.
REFERENSI
Abu Syuqqoh, Abdul Halim, Kebebasan Wanita, Jilid.5, Jakara: Gema Insani, 1998.
Ali, Muhammad Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Jakarta: Raja grafindo persada,1995, H.72
As’ad,Ali, Fatchul Mu’in, Yogyakarta:Menara, 1979.
Faridl, Miftah, Pokok-pokok Ajaran Islam, Bandung: Pustaka, 1996.
Lembaga Darut Tauhid, Terj: Al Usrah Al-Muslimah Oleh Chumaidi Umar, Jakarta: Mizan, 1990.
Rasyid, Sulaiman, Fiqih Islam, Cet.XXII, Bandung: Sinar Baru,1989.
Sudarsono, Kamus Hukum, Cet.V, Jakarta: Cineka Cipta, 2007.
Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1971.
Al-Qur’an
Hadist
Wallahu'a'alam Bisshowab...
Rabu, 17 Februari 2010
Modernisasi itu.......
by: Setia Darma
Bumi berguncang agar negeri ini bersujud
Tanah-tanah terbelah…
Laut menghantam daratan sebab negeri ini terlalu lelap
Debu ingin angkat bicara agar negeri ini mengerti
Siapa?....
Yang memiliki bahasa sedahsyat itu
Siapa?...
Yang mampu memiliki cara itu…
Modernisasi, menjadi oksigen baru bagi masyarakat Dunia umumnya dan Indonesia khususnya, nyaris semua lingkup kehidupan mengalami modernisasi bahkan semuanya. Tentu menjadi manusia yang modern, dengan fikiran dan tingkat intelektualitas yang modern plus pelayanan teknologi tingkat tinggi bukanlah suatu kesalahan ataupun “dosa”. Bahkan itu merupakan bukti dari eksistensi manusia sebagai makhluk Allah yang tercipta disertai akal dan moral. Harus disyukuri.
Tapi, ketika modernisasi yang memang tidak memiliki koridor dan tidak memiliki aturan itu mengkhianati Tuhan, menabrak budaya, menggilas ideology, menghapus susila, menyeret moral jauh dari nurani masyarakat dan bahkan menghilangkan rasa malu dari denyut nadi manusia. Apakah kita harus diam saja?, tertunduk lesu menjadi orang kalah? atau kita biarkan diri kita dilarutkan oleh modernisasi dan menjadi objek dari globalisasi. Lalu kehilangan jatidiri, selamanya.
“Tidak!”, kita tidak boleh diam saja, tidak ada alasan untuk membiarkan negeri ini menjadi objek globalisasi. Kita harus menjadi pemeran globalisasi yang cerdas dan tangguh. Tentunya, Bangsa ini butuh supplement untuk menyelamat ideology dan moral yang semakin kritis mendekati maut. Butuh lebih dari sekedar keinginan untuk bangkit dan menyadarkan bangsa ini dari hipnotis modernisasi. Lakukan sesuatu!. Sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari kebutaan hati, kebobrokan moral, ketumpulan fikiran juga dari kekalahan permanent sebagai sebuah bangsa yang memiliki jatidiri.
Kita, tidak harus jauh dari modern, atau menolaknya sama sekali. Hanya, akan sangat bodoh ketika membiarkan diri kita dilumat habis oleh modernisasi, membiarkan diri kita terpaku dengan doktrin tentang kebebasan invidual, menjadi budak budaya hedonis dan ideology secular. Menjadi modern tidak harus kehilangan Tuhan atau argumentasi untuk tetap mempertahankan moral bangsa dan budaya malu, juga tidak harus menukar definisi hak asasi manusia bagi bangsa ini.
Setiap bangsa memiliki definisi tentang hak asai manusia (HAM) yang berbeda, tak terkecuali Indonesia. Hak asasi manusia bagi Indenesia memiliki hubungan erat dengan toleransi. Untuk mempertahankan haknya, manusia harus bertoleransi dengan moral, harus bertoleransi dengan kesusilaan dalam masyarakat, harus bertoleransi dengan ajaran agama di Indonesia, harus bertoleransi dengan rasa malunya sendiri dan harus bertoleransi dengan TUHAN!. Jangan menuntut moral yang bertoleransi atau menuntut Tuhan yang mentolerirnya sebab Tuhan sudah memberinya hak asasi. Kecuali, jika berharap Tuhan menunjukkan otoritasNya secara nyata pada manusia.
Tulisan ini sangat sederhana, tapi saya berharap cukup untuk jadi supplement bagi semangat kita yang lesu darah, untuk bangkit atas nama apapun karena Allah. Kita pasang badan, angkat bicara atau kita angkat senjata selamatkan negeri ini dari penjajahan ideology dengan modus modernisasi agar kita tidak kehilangan jati diri atau depresi harga diri dan agar kita tidak malu untuk menatap bangsa sendiri. Tulisan ini, ungkapan sederhana dari keresahan dan ketakutan akan hilangnya jatidiri bangsa sebab moral sudah tak memiliki nama dan iman sudah ditukar dengan kebahagiaan atas nama dunia. Jika tulisan ini tidak menyentuh sama sekali, TUHAN pasti punya cara lain. Semoga kita mengerti!.
Wallahua'lam Bisshowaab...
Bumi berguncang agar negeri ini bersujud
Tanah-tanah terbelah…
Laut menghantam daratan sebab negeri ini terlalu lelap
Debu ingin angkat bicara agar negeri ini mengerti
Siapa?....
Yang memiliki bahasa sedahsyat itu
Siapa?...
Yang mampu memiliki cara itu…
Modernisasi, menjadi oksigen baru bagi masyarakat Dunia umumnya dan Indonesia khususnya, nyaris semua lingkup kehidupan mengalami modernisasi bahkan semuanya. Tentu menjadi manusia yang modern, dengan fikiran dan tingkat intelektualitas yang modern plus pelayanan teknologi tingkat tinggi bukanlah suatu kesalahan ataupun “dosa”. Bahkan itu merupakan bukti dari eksistensi manusia sebagai makhluk Allah yang tercipta disertai akal dan moral. Harus disyukuri.
Tapi, ketika modernisasi yang memang tidak memiliki koridor dan tidak memiliki aturan itu mengkhianati Tuhan, menabrak budaya, menggilas ideology, menghapus susila, menyeret moral jauh dari nurani masyarakat dan bahkan menghilangkan rasa malu dari denyut nadi manusia. Apakah kita harus diam saja?, tertunduk lesu menjadi orang kalah? atau kita biarkan diri kita dilarutkan oleh modernisasi dan menjadi objek dari globalisasi. Lalu kehilangan jatidiri, selamanya.
“Tidak!”, kita tidak boleh diam saja, tidak ada alasan untuk membiarkan negeri ini menjadi objek globalisasi. Kita harus menjadi pemeran globalisasi yang cerdas dan tangguh. Tentunya, Bangsa ini butuh supplement untuk menyelamat ideology dan moral yang semakin kritis mendekati maut. Butuh lebih dari sekedar keinginan untuk bangkit dan menyadarkan bangsa ini dari hipnotis modernisasi. Lakukan sesuatu!. Sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari kebutaan hati, kebobrokan moral, ketumpulan fikiran juga dari kekalahan permanent sebagai sebuah bangsa yang memiliki jatidiri.
Kita, tidak harus jauh dari modern, atau menolaknya sama sekali. Hanya, akan sangat bodoh ketika membiarkan diri kita dilumat habis oleh modernisasi, membiarkan diri kita terpaku dengan doktrin tentang kebebasan invidual, menjadi budak budaya hedonis dan ideology secular. Menjadi modern tidak harus kehilangan Tuhan atau argumentasi untuk tetap mempertahankan moral bangsa dan budaya malu, juga tidak harus menukar definisi hak asasi manusia bagi bangsa ini.
Setiap bangsa memiliki definisi tentang hak asai manusia (HAM) yang berbeda, tak terkecuali Indonesia. Hak asasi manusia bagi Indenesia memiliki hubungan erat dengan toleransi. Untuk mempertahankan haknya, manusia harus bertoleransi dengan moral, harus bertoleransi dengan kesusilaan dalam masyarakat, harus bertoleransi dengan ajaran agama di Indonesia, harus bertoleransi dengan rasa malunya sendiri dan harus bertoleransi dengan TUHAN!. Jangan menuntut moral yang bertoleransi atau menuntut Tuhan yang mentolerirnya sebab Tuhan sudah memberinya hak asasi. Kecuali, jika berharap Tuhan menunjukkan otoritasNya secara nyata pada manusia.
Tulisan ini sangat sederhana, tapi saya berharap cukup untuk jadi supplement bagi semangat kita yang lesu darah, untuk bangkit atas nama apapun karena Allah. Kita pasang badan, angkat bicara atau kita angkat senjata selamatkan negeri ini dari penjajahan ideology dengan modus modernisasi agar kita tidak kehilangan jati diri atau depresi harga diri dan agar kita tidak malu untuk menatap bangsa sendiri. Tulisan ini, ungkapan sederhana dari keresahan dan ketakutan akan hilangnya jatidiri bangsa sebab moral sudah tak memiliki nama dan iman sudah ditukar dengan kebahagiaan atas nama dunia. Jika tulisan ini tidak menyentuh sama sekali, TUHAN pasti punya cara lain. Semoga kita mengerti!.
Wallahua'lam Bisshowaab...
Sabtu, 09 Januari 2010
HUKUM ACARA PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
BY: Setia Darma
Dalam system peradilan Indonesia, pengadilan hubungan industrial termasuk pengadilan khusus dalam lapangan peradilan umum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial masih memberlakukan hukum acara perdata yang termasuk pada ruang lingkup peradilan umum, kecuali diatur dengan ketentuan yang berbeda dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004.
Para pihak yang beracara dipengadilan hubungan industrial tidak dikenakan biaya perkara termasuk biaya pelaksanaan putusan yang nilai gugatannya kurang dari 150.000.000 Rupiah. Artinya, untuk nilai gugatan dibawah jumlah nominal tersebut para pihak beracara dengan Cuma-Cuma. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara peradilan perdata atau agama yang walaupun juga berawal dari gugatan, namun tetap membayar biaya perkara tanpa memperhatikan berapa nilai gugatannya, kecuali jika penggugat mengajukan prodeo kepada hakim. Prodeo_pun membutuhkan proses yang tidak sederhana, karena hakim akan mengadakan pra peradilan untuk memutuskan apakah penggugat layak untuk mendapat prodeo atau tidak.
PENGAJUAN GUGATAN
Pengajuan gugatan pada pengadilan hubungan industrial bukanlah langkah awal dan/atau satu-satunya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, melainkan langkah terakhir dari semua alternative yang ada. Sebelum salah satu dan/atau para pihak mengajukan gugatan, harus terlebih dahulu menyelesaikannya dengan jalan musyawarah melalui bipartite. Jika, langkah tersebut dinyatakan gagal, para pihak dipersilahkan untuk memakai alternative penyelesaian lainnya seperti; mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Jika langkah tersebutpun gagal, maka salah satu pihak atau para pihak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri dimana buruh atau pekerja bekerja (Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004).
Dalam pengajuan gugatan, penggugat harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi yang menunjukkan bahwa para pihak sebelumnya sudah melalui alternative penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Risalah tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang identitas para pihak, tanggal dan tempat perundingan, permasalahan, pendapat para pihak, kesimpulan atau hasil perundingan dan tanggal disertai tandatangan para pihak yang melalukan perundingan (Pasal 6 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2004).
Gugatan yang tidak melampirkan risalah seperti dimaksud diatas, akan dikembalikan oleh hakim pengadilan hubungan industrial pada penggugat (Pasal 83 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004). Untuk gugatan yang isinya dianggap kurang oleh hakim, akan dikembalikan pada penggugat dan dimintakan kelengkapannya (Pasal 83 yat 3 UU No. 2 Tahun 2004).
Gugatan dapat dilakukan secara kolektif, jika penggugatnya lebih dari satu dengan kuasa khusus (Pasal 84 UU No. 2 Tahun 2004), artinya bahwa gugatan dalam hal perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan secara class action. Dalam class action dikenal istilah class member dan class representative. yang dimaksud dengan class member adalah para pihak yang diwakili secara khusus untuk mengajukan gugatan dan class representative adalah pihak yang mewakili atau pihak yang mendapat kuasa khusus dari class member untuk melakukan gugatan.
Syarat untuk melakukan gugatan kolektif atau class action adalah adanya kesamaan permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat dengan tergugat yang sama. Jadi, untuk melakukan gugatan kolektif yang diperhatikan adalah kesamaan permasalahan dengan tergugat yang sama bukan kesamaan kerugian.
kerugian yang diderita oleh para penggugat masing-masing tidaklah harus sama, mengenai perbedaan tuntutan yang diinginkan oleh para penggugat diluar dari isi gugatan kolektif, ganti kerugian yang berbeda bagi para penggugat dapat dilakukan dengan perjanjian antar para penggugat (antar class member) dan antara class member dengan class representative untuk melakukan pembagian ganti kerugian secara porposional bagi para penggugat sesuai kerugian yang diderita setelah gugatan mendapat putusan diterima dan tuntutannya dikabulkan oleh hakim.
Gugatan sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penggugat, dengan syarat tergugat belum memberikan jawaban (eksepsi) terhadap gugatan penggugat. Jika, gugatan tersebut sudah mendapat jawaban dari tergugat, penggugat hanya dapat mencabut gugatan tersebut atas persetujuan tergugat (Pasal 85 ayat 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 2004).
PROSES PERADILAN
Sidang pertama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus dilakukan oleh majelis hakim paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri. Sidang harus dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari seorang hakim sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang hakim Ad Hoc sebagai anggota majelis (hakim anggota), majelis hakim tersebut ditentukan oleh ketua pengadilan negeri, sidang yang bukan dilakukan oleh majelis hakim sebagaiman tersebut dinyatakan tidak sah.
Hakim harus melakukan pemanggilan terhadap para pihak secara sah. Pemanggilan dinyatakan telah dilakukan secara sah, jika pemanggilan dilakukan dengan surat panggilan yang ditujukan pada alamat tempat tinggal para pihak atau pada alamat tempat kediaman terakhirnya, apabila alamat tempat tinggalnya tidak diketahui.
Untuk pihak yang tidak ada ditempat tinggalnya atau pada kediaman terakhirnya, pemanggilan dapat dilakukan melalui kepala kelurahan atau kepala desa tempat kediaman terakhir atau tempat tinggal pihak tersebut. Untuk surat panggilan yang telah diterima baik oleh pihak itu sendiri ataupun orang lain, dibuktikan dengan tanda terima. Dalam hal tempat tinggal atau kediaman terakhir pihak yang dipanggil tidak diketahui, maka surat panggilan ditempel pada papan pengumuman pengadilan hubungan industrial dimana perkara tersebut diperiksa.
Dalam hal para pihak dan/ atau salah satu pihak yang sudah dipanggil secara sah, namun tidak hadir pada sidang hari pertama tanpa suatu alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka ketua majelis hakim menunda persidangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak hari sidang pertama. Penundaan oleh ketua majelis hakim hanya dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Apabila dalam 2 (dua) kali penundaan penggugat atau kuasa hukumnya tetap tidak hadir, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat diberi satu kesempatan lagi untuk melakukan gugatan. Namun, apabila yang tidak hadir dalam 2 (dua) kali penundaan adalah pihak tergugat atau kuasa hukumnya, maka hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran pihak tergugat atau kuasa hukumnya.
Untuk pembuktian perkara, majelis hakim dapat memanggil saksi atau saksi ahli kepersidangan untuk didengar keterangannya dalam perkara tersebut. Sebelum dimintai keterangan dalam persidang, saksi atau saksi ahli wajib disumpah. Setiap orang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh majelis hakim termasuk membuka buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukandalam pemeriksaan perkara
Apabila keterangan yang minta oleh majelis hakim merupakan hal yang harus dirahasiakan karena jabatan atau kedudukannya, maka sesuai dengan Pasal 1908 BW sebagai salah satu sumber hukum acara peradilan hubungan industrial bahwa saksi tersebut dapat minta dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi.
Sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh hakim karena alasan tertentu, namun pada saat pembacaan putusan oleh hakim harus dinyatakan terbuka untuk umum tanpa terkecuali. Pada saat pembacaan putusan, jika oleh hakim tidak dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan dianggap tidak sah dan batal demi hukum.
KESIMPULAN
Pengadilan hubungan industrial merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sebelum menempuh jalan melalui pengadilan, terlebih dahulu para pihak harus melakukan musyawarah melalui bipartite untuk mencapai mufakat sebagai ideology bangsa yang berasal dari falsafah pancasila yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat.
Apapun alasannya, musyawarah adalah solusi “win-win”. Artinya, dengan musyawarah para pihak yang berselisih masing-masing merasa puas, tanpa harus ada pihak yang merasa menang dan kalah. Namun, musyawarah tidaklah harus mencapai mufakat, ada kemungkinan untuk tidak sepakat. Oleh karena itu, undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menentukan alternative lain yang bisa ditempuh, jika ternyata musyawarah tidak mencapai mufakat. Alternatif lain tersebut adalah mediasi atau konsiliasi, dan arbitrase.
Apabila alternative lain tersebut telah ditempuh namun dinyatakan gagal, maka salah satu pihak dan/ atau para pihak dapat mengajukan gugatan kepengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri.
Wallahu a'alam Bisshowaab.
Dalam system peradilan Indonesia, pengadilan hubungan industrial termasuk pengadilan khusus dalam lapangan peradilan umum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial masih memberlakukan hukum acara perdata yang termasuk pada ruang lingkup peradilan umum, kecuali diatur dengan ketentuan yang berbeda dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004.
Para pihak yang beracara dipengadilan hubungan industrial tidak dikenakan biaya perkara termasuk biaya pelaksanaan putusan yang nilai gugatannya kurang dari 150.000.000 Rupiah. Artinya, untuk nilai gugatan dibawah jumlah nominal tersebut para pihak beracara dengan Cuma-Cuma. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara peradilan perdata atau agama yang walaupun juga berawal dari gugatan, namun tetap membayar biaya perkara tanpa memperhatikan berapa nilai gugatannya, kecuali jika penggugat mengajukan prodeo kepada hakim. Prodeo_pun membutuhkan proses yang tidak sederhana, karena hakim akan mengadakan pra peradilan untuk memutuskan apakah penggugat layak untuk mendapat prodeo atau tidak.
PENGAJUAN GUGATAN
Pengajuan gugatan pada pengadilan hubungan industrial bukanlah langkah awal dan/atau satu-satunya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, melainkan langkah terakhir dari semua alternative yang ada. Sebelum salah satu dan/atau para pihak mengajukan gugatan, harus terlebih dahulu menyelesaikannya dengan jalan musyawarah melalui bipartite. Jika, langkah tersebut dinyatakan gagal, para pihak dipersilahkan untuk memakai alternative penyelesaian lainnya seperti; mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Jika langkah tersebutpun gagal, maka salah satu pihak atau para pihak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri dimana buruh atau pekerja bekerja (Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004).
Dalam pengajuan gugatan, penggugat harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi yang menunjukkan bahwa para pihak sebelumnya sudah melalui alternative penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Risalah tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang identitas para pihak, tanggal dan tempat perundingan, permasalahan, pendapat para pihak, kesimpulan atau hasil perundingan dan tanggal disertai tandatangan para pihak yang melalukan perundingan (Pasal 6 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2004).
Gugatan yang tidak melampirkan risalah seperti dimaksud diatas, akan dikembalikan oleh hakim pengadilan hubungan industrial pada penggugat (Pasal 83 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004). Untuk gugatan yang isinya dianggap kurang oleh hakim, akan dikembalikan pada penggugat dan dimintakan kelengkapannya (Pasal 83 yat 3 UU No. 2 Tahun 2004).
Gugatan dapat dilakukan secara kolektif, jika penggugatnya lebih dari satu dengan kuasa khusus (Pasal 84 UU No. 2 Tahun 2004), artinya bahwa gugatan dalam hal perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan secara class action. Dalam class action dikenal istilah class member dan class representative. yang dimaksud dengan class member adalah para pihak yang diwakili secara khusus untuk mengajukan gugatan dan class representative adalah pihak yang mewakili atau pihak yang mendapat kuasa khusus dari class member untuk melakukan gugatan.
Syarat untuk melakukan gugatan kolektif atau class action adalah adanya kesamaan permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat dengan tergugat yang sama. Jadi, untuk melakukan gugatan kolektif yang diperhatikan adalah kesamaan permasalahan dengan tergugat yang sama bukan kesamaan kerugian.
kerugian yang diderita oleh para penggugat masing-masing tidaklah harus sama, mengenai perbedaan tuntutan yang diinginkan oleh para penggugat diluar dari isi gugatan kolektif, ganti kerugian yang berbeda bagi para penggugat dapat dilakukan dengan perjanjian antar para penggugat (antar class member) dan antara class member dengan class representative untuk melakukan pembagian ganti kerugian secara porposional bagi para penggugat sesuai kerugian yang diderita setelah gugatan mendapat putusan diterima dan tuntutannya dikabulkan oleh hakim.
Gugatan sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penggugat, dengan syarat tergugat belum memberikan jawaban (eksepsi) terhadap gugatan penggugat. Jika, gugatan tersebut sudah mendapat jawaban dari tergugat, penggugat hanya dapat mencabut gugatan tersebut atas persetujuan tergugat (Pasal 85 ayat 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 2004).
PROSES PERADILAN
Sidang pertama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus dilakukan oleh majelis hakim paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri. Sidang harus dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari seorang hakim sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang hakim Ad Hoc sebagai anggota majelis (hakim anggota), majelis hakim tersebut ditentukan oleh ketua pengadilan negeri, sidang yang bukan dilakukan oleh majelis hakim sebagaiman tersebut dinyatakan tidak sah.
Hakim harus melakukan pemanggilan terhadap para pihak secara sah. Pemanggilan dinyatakan telah dilakukan secara sah, jika pemanggilan dilakukan dengan surat panggilan yang ditujukan pada alamat tempat tinggal para pihak atau pada alamat tempat kediaman terakhirnya, apabila alamat tempat tinggalnya tidak diketahui.
Untuk pihak yang tidak ada ditempat tinggalnya atau pada kediaman terakhirnya, pemanggilan dapat dilakukan melalui kepala kelurahan atau kepala desa tempat kediaman terakhir atau tempat tinggal pihak tersebut. Untuk surat panggilan yang telah diterima baik oleh pihak itu sendiri ataupun orang lain, dibuktikan dengan tanda terima. Dalam hal tempat tinggal atau kediaman terakhir pihak yang dipanggil tidak diketahui, maka surat panggilan ditempel pada papan pengumuman pengadilan hubungan industrial dimana perkara tersebut diperiksa.
Dalam hal para pihak dan/ atau salah satu pihak yang sudah dipanggil secara sah, namun tidak hadir pada sidang hari pertama tanpa suatu alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka ketua majelis hakim menunda persidangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak hari sidang pertama. Penundaan oleh ketua majelis hakim hanya dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Apabila dalam 2 (dua) kali penundaan penggugat atau kuasa hukumnya tetap tidak hadir, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat diberi satu kesempatan lagi untuk melakukan gugatan. Namun, apabila yang tidak hadir dalam 2 (dua) kali penundaan adalah pihak tergugat atau kuasa hukumnya, maka hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran pihak tergugat atau kuasa hukumnya.
Untuk pembuktian perkara, majelis hakim dapat memanggil saksi atau saksi ahli kepersidangan untuk didengar keterangannya dalam perkara tersebut. Sebelum dimintai keterangan dalam persidang, saksi atau saksi ahli wajib disumpah. Setiap orang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh majelis hakim termasuk membuka buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukandalam pemeriksaan perkara
Apabila keterangan yang minta oleh majelis hakim merupakan hal yang harus dirahasiakan karena jabatan atau kedudukannya, maka sesuai dengan Pasal 1908 BW sebagai salah satu sumber hukum acara peradilan hubungan industrial bahwa saksi tersebut dapat minta dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi.
Sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh hakim karena alasan tertentu, namun pada saat pembacaan putusan oleh hakim harus dinyatakan terbuka untuk umum tanpa terkecuali. Pada saat pembacaan putusan, jika oleh hakim tidak dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan dianggap tidak sah dan batal demi hukum.
KESIMPULAN
Pengadilan hubungan industrial merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sebelum menempuh jalan melalui pengadilan, terlebih dahulu para pihak harus melakukan musyawarah melalui bipartite untuk mencapai mufakat sebagai ideology bangsa yang berasal dari falsafah pancasila yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat.
Apapun alasannya, musyawarah adalah solusi “win-win”. Artinya, dengan musyawarah para pihak yang berselisih masing-masing merasa puas, tanpa harus ada pihak yang merasa menang dan kalah. Namun, musyawarah tidaklah harus mencapai mufakat, ada kemungkinan untuk tidak sepakat. Oleh karena itu, undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menentukan alternative lain yang bisa ditempuh, jika ternyata musyawarah tidak mencapai mufakat. Alternatif lain tersebut adalah mediasi atau konsiliasi, dan arbitrase.
Apabila alternative lain tersebut telah ditempuh namun dinyatakan gagal, maka salah satu pihak dan/ atau para pihak dapat mengajukan gugatan kepengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri.
Wallahu a'alam Bisshowaab.
Langganan:
Postingan (Atom)